[Effriani simamora]

"Integrasi layanan pembayaran listrik dalam satu aplikasi merupakan kemajuan signifikan yang tidak hanya mempermudah pelanggan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju sistem transaksi non-tunai yang lebih efisien dan transparan," kata Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), KRT Tohom Purba, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, PLN Mobile adalah instrumen strategis dalam membangun ekosistem layanan kelistrikan modern. 

Dengan sistem pembayaran digital yang cepat, aman, dan fleksibel, pelanggan memiliki kontrol yang lebih baik atas pengelolaan konsumsi listriknya. 

Selain itu, kemudahan akses tanpa batas waktu dan lokasi dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat urban maupun non-urban yang semakin mengandalkan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari.

"Kehadiran PLN Mobile merupakan bentuk konkret transformasi layanan publik berbasis teknologi. Digitalisasi pembayaran listrik adalah bagian dari reformasi pelayanan yang berorientasi pada kepentingan konsumen," tuturnya.

PLN Mobile, sambungnya, adalah lompatan penting dalam membangun budaya transaksi non-tunai di sektor kelistrikan. 

"Ini bukan hanya soal kemudahan bayar, tetapi juga soal transparansi, efisiensi waktu, dan kepastian layanan bagi konsumen,” ujar Tohom.

Ia menambahkan, dengan semakin banyaknya pelanggan yang menggunakan PLN Mobile, PLN memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas respons layanan berbasis data dan kebutuhan riil pelanggan. 

Riwayat transaksi, laporan gangguan, hingga pola konsumsi listrik yang terdokumentasi secara digital dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan berpihak pada konsumen.

“Kami mendorong masyarakat untuk memanfaatkan PLN Mobile secara optimal. Di sisi lain, kami juga berharap PLN terus menyempurnakan fitur-fitur aplikasi agar semakin inklusif, mudah digunakan, dan menjangkau seluruh lapisan pelanggan, termasuk di daerah,” kata Tohom.

ALPERKLINAS memandang transformasi digital PLN melalui PLN Mobile sebagai langkah visioner yang patut didukung bersama. 

Dengan sinergi antara penyedia layanan dan konsumen, sistem kelistrikan nasional diharapkan dapat berkembang ke arah yang lebih modern, adaptif, dan berkelanjutan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Keberhasilan tersebut dinilai bukan sekadar sukses teknis event, melainkan cerminan kapasitas negara melalui BUMN kelistrikan dalam menjaga kepercayaan publik dan reputasi Indonesia di mata dunia.

ALPERKLINAS menilai keandalan pasokan listrik pada event berskala global seperti MXGP harus dijadikan standar pelayanan nasional, bukan pengecualian yang hanya hadir saat momentum tertentu. 

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa konsumen listrik di seluruh Indonesia -- baik rumah tangga, UMKM, industri, maupun layanan publik -- berhak merasakan kualitas layanan yang sama: stabil, aman, dan tanpa kedip.

"Keberhasilan PLN di MXGP Lombok membuktikan sistem kelistrikan nasional mampu memberikan layanan kelas dunia jika dikelola dengan perencanaan matang, disiplin operasional, dan komitmen kuat pada kepentingan publik," ungkap Tohom, Selasa (6/1/2025).

Menurutnya, keandalan listrik di MXGP Lombok adalah bukti bahwa negara mampu hadir secara nyata. 

"Tantangannya sekarang adalah bagaimana standar tinggi ini diturunkan menjadi praktik harian yang dirasakan oleh seluruh konsumen, bukan hanya pada event internasional," katanya.

Tohom meyakini bahwa listrik merupakan hak dasar konsumen yang berkaitan langsung dengan martabat, produktivitas, dan keselamatan. 

Karena itu, keberhasilan PLN menjaga listrik tanpa gangguan di MXGP harus menjadi momentum refleksi nasional untuk memperkuat kualitas layanan secara merata.

“Kalau listrik andal bisa dijamin untuk ajang dunia, maka seharusnya konsumen di perkampungan, pesisir, hingga sentra UMKM juga mendapatkan kepastian yang sama. Inilah makna keadilan energi yang sesungguhnya,” tegasnya.

Ia juga menilai kesiapsiagaan PLN—mulai dari posko siaga, personel, hingga peralatan pendukung—menunjukkan bahwa investasi pada keandalan sistem adalah investasi jangka panjang bagi kepercayaan publik.

Ke depan, ALPERKLINAS mendorong agar pendekatan siaga dan antisipatif tidak hanya bersifat insidental, tetapi menjadi budaya layanan dalam pengelolaan kelistrikan nasional.

“Keandalan listrik adalah wajah negara di hadapan rakyatnya. Ketika listrik stabil, ekonomi bergerak, layanan publik berjalan, dan kepercayaan tumbuh. PLN sudah menunjukkan kemampuannya, sekarang tinggal memastikan keberlanjutan dan pemerataan,” pungkas Tohom.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) sukses menghadirkan listrik andal tanpa gangguan selama gelaran Motocross Grand Prix (MXGP) Seri 2 di Sirkuit Selaparang, Lombok, pada 6–7 Juli 2024. 

Apresiasi atas dukungan PLN disampaikan oleh Motocross Commission (CMS) Director of Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) Antonio Alia serta Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Mayjen (Purn.) Hassanudin, yang menilai keandalan pasokan listrik menjadi faktor krusial kesuksesan ajang internasional tersebut.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kebijakan tersebut dinilai memberi kepastian biaya energi bagi rumah tangga dan UMKM, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di awal tahun.

ALPERKLINAS menilai keputusan menjaga tarif listrik tetap tidak hanya berdampak langsung pada stabilitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mencerminkan peran strategis PLN sebagai tulang punggung aktivitas sosial dan ekonomi nasional. 

Dalam konteks pemulihan dan penguatan ekonomi, kebijakan ini dipandang sebagai sinyal keberpihakan negara terhadap konsumen listrik.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, mengatakan kebijakan tarif listrik yang stabil merupakan langkah konkret PLN dalam menciptakan rasa aman bagi konsumen, khususnya pelaku UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional. 

Menurutnya, kepastian tarif memberi ruang bagi UMKM untuk menyusun perencanaan usaha secara lebih matang dan berkelanjutan.

“Tarif listrik yang dipertahankan menunjukkan bahwa PLN tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga memahami realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ini adalah bentuk keberpihakan yang strategis dan visioner,” ujar Tohom, Jumat (2/1/2026).

Ia menambahkan, stabilitas tarif perlu diiringi dengan penguatan kualitas layanan dan keandalan pasokan listrik.

Bagi ALPERKLINAS, konsumen tidak hanya membutuhkan listrik yang terjangkau, tetapi juga layanan yang responsif, transparan, dan berkelanjutan.

Tohom menilai komitmen PLN dalam meningkatkan efisiensi operasional harus terus diperkuat agar manfaat kebijakan tarif stabil benar-benar dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah. 

Ia juga melihat momentum ini sebagai peluang bagi PLN untuk mempercepat transformasi layanan berbasis kebutuhan konsumen.

“Ke depan, penguatan layanan pelanggan, keandalan jaringan, serta perlindungan konsumen harus menjadi satu paket dengan kebijakan tarif. Jika ini berjalan beriringan, listrik benar-benar menjadi fondasi produktivitas nasional,” sebutnya.

ALPERKLINAS juga mendorong sinergi berkelanjutan antara PLN, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan kelistrikan tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa keputusan tarif listrik triwulan I-2026 yang tidak mengalami kenaikan memberi kepastian bagi masyarakat dan UMKM dalam mengatur pengeluaran, sekaligus menjaga daya beli. 

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa secara formula tarif berpotensi berubah, namun pemerintah memutuskan mempertahankannya demi menjaga stabilitas ekonomi nasional di awal 2026.

[Redaktur: Mega Puspita]

Penugasan tersebut dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan keberlanjutan proyek waste-to-energy yang kini menjadi agenda nasional dalam menjawab persoalan sampah sekaligus transisi energi.

ALPERKLINAS menilai kesiapan PLN sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin kepastian usaha, perlindungan konsumen, serta keberlanjutan lingkungan. 

Dengan PLN sebagai offtaker, proyek PLTSa diyakini memiliki kepastian penyerapan listrik yang berdampak langsung pada kelayakan investasi dan stabilitas sistem kelistrikan nasional.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyatakan bahwa penugasan Danantara kepada PLN merupakan keputusan visioner yang harus dikawal secara konsisten. 

Menurutnya, tanpa offtaker yang kuat dan kredibel, proyek PLTSa berisiko berhenti di tengah jalan karena persoalan keekonomian dan kepastian pasar listrik.

“PLN adalah BUMN strategis yang memiliki pengalaman, jaringan, dan mandat negara. Ketika PLN siap menjadi offtaker PLTSa, itu artinya negara hadir untuk memastikan listrik dari sampah benar-benar terserap dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Tohom, Kamis (1/1/2026).

Tohom menilai PLTSa memiliki nilai ganda, yakni menyelesaikan persoalan sampah perkotaan sekaligus memperkuat bauran energi baru terbarukan (EBT). 

Ia menegaskan, selama ini banyak proyek pengolahan sampah tersendat bukan karena teknologi, melainkan lemahnya kepastian bisnis dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

“Penugasan ini harus dimaknai sebagai orkestrasi nasional. Danantara sebagai penggerak investasi, PLN sebagai offtaker, pemerintah daerah sebagai penyedia bahan baku sampah, dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem 3R. Jika salah satu tidak berjalan, PLTSa akan sulit berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut, Tohom menekankan pentingnya transparansi tarif dan perlindungan konsumen dalam pengembangan PLTSa. 

Menurutnya, ALPERKLINAS akan terus mengawal agar biaya pengelolaan sampah menjadi energi tidak dibebankan secara tidak adil kepada konsumen listrik.

“Energi dari sampah harus menjadi solusi, bukan beban baru. Efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik harus menjadi prinsip utama,” tegasnya.

ALPERKLINAS juga mendorong agar pengembangan PLTSa tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi merata di seluruh provinsi sesuai dengan karakteristik dan volume sampah masing-masing daerah. 

Target pemerintah membangun puluhan PLTSa hingga 2029 dinilai realistis jika ditopang oleh kesiapan PLN dan kolaborasi lintas sektor.

“Ini momentum emas. Jika dikelola dengan benar, PLTSa bisa menjadi tonggak peradaban baru: kota lebih bersih, energi lebih hijau, dan konsumen listrik terlindungi,” pungkas Tohom.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen membangun PLTSa melalui Danantara, dengan rencana tujuh proyek mulai dibangun pada 2026 dan target 33 PLTSa beroperasi hingga 2029. 

Managing Director Investment Danantara Indonesia Stefanus Ade Hadiwidjaja menegaskan PLN ditugaskan sebagai offtaker untuk memastikan keberlanjutan proyek waste-to-energy. 

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga menyatakan kesiapan PLN dalam menjamin offtake, kesiapan jaringan, serta integrasi PLTSa ke sistem kelistrikan nasional.

[Redaktur: Mega Puspita]

Inisiatif ini dinilai menunjukkan wajah baru peran BUMN yang tidak semata berorientasi pada bisnis, tetapi juga hadir sebagai aktor strategis dalam penanganan stunting dan penguatan gizi masyarakat.

ALPERKLINAS menilai kolaborasi lintas lembaga tersebut mencerminkan praktik baik pemanfaatan dana CSR yang tepat sasaran, terukur, dan berdampak langsung bagi kelompok rentan. 

Program ini juga dinilai relevan dengan kebutuhan nasional saat ini, di mana isu gizi, kesehatan ibu dan anak, serta penguatan ekonomi lokal menjadi prioritas pembangunan jangka panjang.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa pembangunan SPPG oleh PLN bersama TNI AU patut dijadikan model nasional. 

Menurutnya, CSR tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial atau bantuan jangka pendek, melainkan harus dirancang sebagai investasi sosial yang berkelanjutan. 

“Apa yang dilakukan PLN ini menunjukkan bahwa dana CSR bisa menjadi instrumen strategis negara untuk memutus rantai stunting sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Tohom, Rabu (31/12/2025).

Tohom menambahkan, keterlibatan TNI AU dalam pengelolaan dan operasional SPPG juga memberikan jaminan disiplin, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan program. 

Ia menilai sinergi BUMN, institusi negara, dan masyarakat lokal merupakan kunci agar program sosial tidak berhenti di tengah jalan. 

“Ini bukan hanya soal dapur dan makanan bergizi, tetapi tentang membangun ekosistem perlindungan sosial yang nyata,” katanya.

Lebih jauh, Tohom mendorong agar praktik serupa ditiru oleh BUMN lain maupun sektor swasta. Menurutnya, jika pendekatan kolaboratif seperti ini direplikasi secara luas, maka CSR dapat menjadi kekuatan kolektif nasional dalam menjawab persoalan struktural, mulai dari stunting, kemiskinan, hingga ketimpangan akses gizi. 

“BUMN dan swasta jangan berjalan sendiri-sendiri. Negara membutuhkan orkestrasi sosial, dan contoh dari PLN ini sudah berada di jalur yang tepat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan CSR agar kepercayaan publik tetap terjaga. 

Dengan pengawasan yang baik, program-program serupa diyakini mampu memperkuat legitimasi BUMN di mata masyarakat sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam melindungi hak dasar warga.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan TNI Angkatan Udara meresmikan bantuan fasilitas Dapur 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lanud Atang Sendjaja, Kabupaten Bogor. 

Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi kolaborasi lintas lembaga tersebut dan menyebut program TJSL PLN sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang produktif karena turut menggerakkan ekonomi daerah. 

Sementara itu, Komandan Lanud Atang Sendjaja Marsma TNI Andy Ferdinand Picaulima menyatakan dapur SPPG tersebut telah menyalurkan lebih dari 3.900 porsi makanan bergizi per hari dan menyerap puluhan tenaga kerja lokal. 

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen PLN untuk membangun ekosistem berkelanjutan melalui program gizi yang terintegrasi dengan ekonomi sirkular di tingkat lokal.

[Redaktur: Mega Puspita]

Di balik terang yang dinikmati masyarakat, PLN menyiagakan sekitar 69 ribu personel untuk memastikan listrik tetap menyala, terutama di tengah situasi bencana dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa pengamanan kelistrikan pada momen tahun baru tetap dijalankan secara penuh, meski aktivitas perayaan di berbagai daerah menurun sebagai bentuk empati terhadap wilayah terdampak bencana di Sumatra.

“Pengamanan kelistrikan ini merupakan bentuk tanggung jawab PLN untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menjalani malam pergantian tahun dengan aman dan nyaman, sekaligus tetap menghormati saudara-saudara kita di wilayah terdampak bencana,” ujar Darmawan saat memimpin langsung siaga kelistrikan nasional dari Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Rabu (31/12/2025).

PLN menempatkan Aceh Tamiang sebagai salah satu titik penting dalam pengawalan sistem kelistrikan nasional.

Dari wilayah yang juga menjadi fokus pemulihan pascabencana tersebut, Darmawan memimpin teleconference kesiapan siaga bersama seluruh unit PLN se-Indonesia, subholding, dan anak perusahaan.

“Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kami memastikan seluruh sistem kelistrikan nasional berada dalam kondisi siaga penuh langsung dari Aceh Tamiang,” katanya.

Secara nasional, beban listrik pada malam pergantian tahun diperkirakan mencapai sekitar 41,6 gigawatt (GW), dengan daya mampu pembangkit sebesar 70,8 GW. 

Kondisi ini memberikan cadangan daya yang memadai untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional di tengah potensi gangguan cuaca ekstrem.

Dalam operasi kemanusiaan tersebut, PLN mengerahkan sekitar 69 ribu personel yang disiagakan di 3.402 posko dan 137 command center di seluruh Indonesia. Para petugas dilengkapi dengan ribuan peralatan pendukung, mulai dari 1.917 unit genset, 737 unit UPS, 1.338 unit gardu bergerak, hingga ribuan kendaraan operasional untuk memastikan respons cepat di lapangan.

“Khusus untuk malam tahun baru, seluruh petugas PLN saat ini dalam kondisi siaga di seantero Indonesia,” sebut Darmawan.

Selain menjaga pasokan listrik di pusat-pusat keramaian, PLN juga mengawal keandalan listrik di 2.615 titik layanan publik dan fasilitas vital. 

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga aktivitas sosial dan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan normal di tengah situasi yang penuh tantangan.

Untuk mengantisipasi cuaca ekstrem, PLN memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 

Informasi cuaca real-time kini terhubung langsung ke control center PLN, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat, termasuk dalam percepatan pemulihan apabila terjadi gangguan.

“Seluruh maintenance sudah kami lakukan sebelumnya. Sepanjang periode siaga Natal dan Tahun Baru tidak ada kegiatan pemeliharaan, sehingga sistem distribusi dan pelayanan pelanggan tetap kami jaga optimal,” ujar Darmawan.

Hingga berakhirnya periode Siaga Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada 8 Januari mendatang, PLN memastikan monitoring sistem kelistrikan dilakukan selama 24 jam penuh. 

Melalui operasi kemanusiaan ini, PLN menegaskan perannya sebagai penjaga terang Indonesia, dari wilayah pemulihan seperti Aceh Tamiang hingga ke seluruh penjuru negeri.

[Redaktur: Sandy]

Program kolaborasi Kementerian Koperasi dan PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina New and Renewable Energy (NRE) itu dinilai sebagai terobosan strategis untuk menjawab ketimpangan akses listrik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus memperkuat perlindungan konsumen listrik berbasis komunitas.

ALPERKLINAS menilai skema PLTS yang dikelola koperasi merupakan pendekatan progresif karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pengelolaan energi, bukan sekadar penerima manfaat. 

Model ini dianggap sejalan dengan prinsip keadilan energi, di mana konsumen memiliki posisi tawar, transparansi tarif, serta kepastian layanan listrik yang berkelanjutan.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa program PLTS Koperasi Merah Putih di Pulau Sembur harus dibaca lebih dari sekadar proyek infrastruktur energi. 

Menurutnya, ini adalah contoh nyata bagaimana kebijakan energi nasional dapat berpadu dengan gerakan ekonomi kerakyatan.

“Wilayah 3T selama ini menjadi konsumen listrik paling rentan karena biaya tinggi dan pasokan tidak stabil. Skema PLTS berbasis koperasi ini menjawab dua persoalan sekaligus: menghadirkan listrik bersih dan melindungi konsumen dari praktik energi yang mahal serta tidak berkeadilan,” ujar Tohom.

Tohom menilai, kapasitas PLTS yang dirancang hingga 400.000 watt dengan dukungan baterai 1 MWh untuk sekitar 200 kepala keluarga menunjukkan keberpihakan nyata negara dalam memastikan hak dasar masyarakat atas energi. 

Ketergantungan warga pada genset dengan biaya operasional tinggi, kata dia, selama ini menjadi beban ekonomi yang menekan produktivitas masyarakat pesisir.

Lebih jauh, Tohom menekankan pentingnya peran koperasi sebagai pengelola listrik. Ia menyebut koperasi sebagai instrumen demokratis yang memungkinkan pengawasan kolektif, transparansi pengelolaan, serta distribusi manfaat yang lebih adil bagi anggota. 

“Ketika listrik dikelola koperasi, konsumen tidak lagi berada di posisi lemah. Mereka adalah pemilik sekaligus pengguna, sehingga perlindungan konsumen berjalan secara struktural,” katanya.

Menurut Tohom, pemanfaatan listrik PLTS untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif seperti perikanan tangkap, budidaya, cold storage, dan ice maker merupakan lompatan besar dalam membangun ekosistem ekonomi desa.

Listrik tidak berhenti sebagai penerangan rumah, tetapi menjadi pengungkit nilai tambah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Ia juga mendorong pemerintah daerah di berbagai wilayah 3T untuk meniru dan mereplikasi model Pulau Sembur.

Kolaborasi antara kementerian teknis, BUMN energi, dan koperasi lokal dinilai sebagai formula ideal untuk mempercepat kemandirian energi desa sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional.

“Ini model yang visioner. Jika direplikasi secara konsisten, PLTS koperasi bisa menjadi tulang punggung transisi energi dari bawah, berbasis komunitas, dan berkontribusi langsung pada target Net Zero Emission 2060,” kata Tohom.

Menurutnya, literasi energi bersih dan pemahaman hak-hak konsumen harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur agar keberlanjutan program benar-benar terjaga.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina NRE bersama Kementerian Koperasi meluncurkan program PLTS Koperasi Merah Putih di Kelurahan Galang Baru, Pulau Sembur Laut, Sabtu (20/12/2025). 

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan koperasi menjadi kunci agar manfaat infrastruktur energi benar-benar dirasakan masyarakat, sementara Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyebut proyek ini sebagai bagian dari komitmen Pertamina membangun ekosistem energi bersih yang inklusif dan berkelanjutan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Organisasi ini memandang pemanfaatan biomassa bukan sekadar bagian dari transisi energi, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan ketahanan energi nasional.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, berpandangan bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, namun masih memerlukan penguatan ekosistem agar pengelolaannya dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan.

“Bioenergi desa berpotensi menjadi tulang punggung listrik nasional jika dikelola secara serius, terintegrasi, dan berpihak pada ekonomi rakyat,” ujarnya, Jumat (26/12/2025).

Menurut Tohom, desa memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi sumber utama limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dapat diolah menjadi biomassa. 

“Selama ini desa hanya ditempatkan sebagai pemasok bahan mentah. Ke depan, desa harus menjadi pusat produksi energi, bukan sekadar pelengkap,” katanya.

ALPERKLINAS mendorong sinergi konkret antara PLN, sektor perbankan, dan koperasi desa agar potensi tersebut dapat dioptimalkan. 

Tohom menilai PLN memiliki peran kunci sebagai penjamin pasar, sementara perbankan dibutuhkan untuk menyediakan skema pembiayaan yang masuk akal bagi koperasi dan BUMDes. 

“Tanpa pembiayaan yang berpihak, koperasi desa akan sulit memenuhi standar volume dan kualitas biomassa yang dibutuhkan pembangkit,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa koperasi desa harus ditempatkan sebagai simpul utama dalam rantai pasok biomassa. 

“Koperasi adalah instrumen ekonomi rakyat. Jika koperasi diperkuat, maka transisi energi tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga menaikkan pendapatan masyarakat desa,” kata Tohom.

Dari perspektif konsumen listrik, Tohom melihat bioenergi sebagai solusi untuk menekan biaya energi primer, terutama di wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada BBM. 

“Pasokan biomassa yang stabil akan membantu PLN menekan volatilitas biaya. Ujungnya adalah keandalan pasokan dan stabilitas tarif listrik bagi konsumen,” tegasnya.

Ia juga menilai pembangunan hub dan sub-hub biomassa di daerah dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal.

“Ini bukan hanya soal energi, tapi soal lapangan kerja, nilai tambah hasil tani, dan pembangunan ekonomi hijau berbasis desa,” ujarnya.

Dalam kerangka kebijakan jangka panjang, Tohom mendorong pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian bagi pelaku bioenergi desa. 

“Harga biomassa, kontrak jangka panjang, dan posisi koperasi dalam rantai pasok harus diatur dengan jelas. Bioenergi jangan sampai dikuasai segelintir pihak,” katanya.

Menurut Tohom, jika sinergi lintas sektor dapat diwujudkan secara konsisten, bioenergi desa bukan hanya menjadi solusi transisi energi, tetapi juga simbol kemandirian nasional. 

“Inilah momentum menjadikan energi terbarukan sebagai alat pemerataan, bukan sekadar target angka,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Biomassa PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Hokkop Situngkir, menyampaikan bahwa pemanfaatan bioenergi di Indonesia masih jauh dari potensi nasional yang mencapai 83,4 juta ton per tahun. 

Ia menyebutkan bahwa penguatan ekosistem rantai pasok biomassa menjadi kunci agar bioenergi dapat menopang pembangkit listrik secara berkelanjutan, sekaligus mendukung agenda dekarbonisasi dan ketahanan energi nasional.

[Redaktur: Mega Puspita]

Hingga kini, dari total 49 desa yang belum berlistrik, PLN UP2K Papua Barat Daya telah menyelesaikan survei di 13 desa.

Namun, tantangan masih membentang luas. Sebanyak 36 desa lainnya belum tersurvei akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau. 

Meski demikian, PLN memastikan proses ini terus berjalan sebagai fondasi utama pembangunan jaringan listrik yang tepat sasaran.

Manager UP2K Papua Barat Daya Erwinton Naibaho menegaskan bahwa survei menjadi tahapan krusial sebelum pembangunan fisik dilakukan.

“Tahapan pembangunan kelistrikan dimulai dari penyelesaian survei listrik desa secara menyeluruh. Dari hasil survei inilah kami menyusun desain teknis dan kebutuhan anggaran agar pembangunan benar-benar sesuai kondisi lapangan,” jelas Erwinton, dikutip Jumat (26/12/2025).

Ia menambahkan, percepatan survei membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama pemerintah daerah, untuk membuka akses dan mempermudah koordinasi di wilayah-wilayah terpencil.

Pertemuan dengan Pemkab Sorong Selatan menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah, sehingga proses survei dan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak menyatakan dukungan penuh terhadap langkah PLN tersebut, termasuk dalam membantu proses di lapangan.

“Kami siap mendukung PLN, baik dalam koordinasi maupun pendampingan di lapangan, agar survei dan pembangunan listrik desa bisa segera terlaksana,” ujarnya.

[Redaktur: Sandy]

Salah satunya melalui Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

Pada Tahun Anggaran 2025, BPBL disalurkan kepada 215 rumah tangga tidak mampu di lima kabupaten, yakni Sidenreng Rappang, Soppeng, Takalar, Wajo, dan Enrekang. Program ini menyasar rumah tangga desil 1 hingga desil 3 DTSEN yang belum memiliki akses listrik.

Kepala Dinas ESDM Sulsel, Andil Eka Prasetya, menjelaskan bahwa BPBL menjadi solusi bagi wilayah yang sudah terjangkau jaringan PLN, sementara LTSHE disiapkan untuk daerah yang belum memungkinkan dilayani jaringan listrik konvensional.

Selain BPBL, Pemprov Sulsel juga memasang 207 unit LTSHE di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. 

Bantuan tersebut tersebar di Desa Pulau Padaelo dan Desa Pulau Persatuan, wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan akses listrik.

“Program BPBL dan LTSHE dirancang untuk saling melengkapi, sehingga seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan kepulauan, dapat menikmati listrik yang layak,” ujar Eka.

Secara kumulatif, realisasi BPBL pada periode 2023–2025 telah menjangkau 562 penerima. Sementara bantuan LTSHE mencapai 317 unit di sejumlah kabupaten.

Strategi berlapis ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulsel dalam menghadirkan akses energi secara merata, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayahnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Menurut ALPERKLINAS, transformasi energi tidak hanya menyangkut ketahanan pasokan listrik, tetapi juga menyentuh aspek fundamental perlindungan konsumen, mulai dari kualitas kesehatan, lingkungan hidup, hingga keberlanjutan ekonomi perkotaan.

Aliansi ini menilai, kota-kota besar selama ini menanggung beban ganda akibat ketergantungan pada energi fosil: polusi udara yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat serta biaya eksternal lingkungan yang pada akhirnya juga dibayar oleh konsumen listrik. 

Karena itu, peralihan menuju energi terbarukan dinilai sebagai langkah strategis untuk melindungi hak konsumen atas lingkungan yang sehat dan layanan energi yang berkelanjutan.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa energi bersih harus diposisikan sebagai instrumen perlindungan konsumen jangka panjang. 

Menurutnya, konsumen listrik tidak boleh hanya dipandang sebagai pengguna akhir, melainkan sebagai warga kota yang berhak atas udara bersih, lingkungan sehat, dan sistem energi yang adil. 

“Energi terbarukan bukan semata isu teknis kelistrikan, tetapi isu kesehatan publik dan kualitas hidup konsumen,” ujar Tohom, Rabu (24/12/2025).

Tohom menilai, inisiatif pembangunan berbasis energi bersih seperti yang diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya menjadi rujukan bagi kota-kota besar lain di Indonesia. 

Ia melihat komitmen menjadikan energi hijau sebagai fondasi kota sebagai terobosan visioner yang patut direplikasi. 

“IKN menunjukkan bahwa sejak tahap perencanaan awal, energi bersih bisa menjadi tulang punggung kota modern. Ini pelajaran penting bagi Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota metropolitan lainnya,” katanya.

Lebih jauh, Tohom menyoroti dampak ekonomi dari energi terbarukan bagi konsumen. Menurutnya, investasi besar pada sektor energi hijau akan menurunkan risiko fluktuasi harga energi di masa depan serta mengurangi beban biaya kesehatan akibat polusi. “Dalam jangka panjang, energi terbarukan justru melindungi daya beli konsumen. Biaya eksternal yang selama ini tersembunyi—seperti penyakit akibat polusi—akan berkurang signifikan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta global dalam mempercepat transisi energi. 

Bagi ALPERKLINAS, sinergi tersebut tidak boleh berhenti pada proyek simbolik, melainkan harus dirasakan langsung oleh konsumen melalui layanan listrik yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan. 

“Konsumen harus menjadi pusat dari agenda transisi energi. Tanpa itu, energi hijau hanya akan menjadi jargon,” ujar Tohom.

ALPERKLINAS optimistis, jika kota-kota besar berani mengadopsi energi terbarukan secara serius, Indonesia tidak hanya akan lebih dekat dengan target net zero emission 2060, tetapi juga membangun peradaban perkotaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Energi bersih adalah investasi moral bagi generasi mendatang, sekaligus perlindungan nyata bagi konsumen hari ini,” pungkas Tohom.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi besar menjadikan Nusantara sebagai sustainable forest city.

Menurutnya, konsep tersebut sejak awal dirancang untuk memastikan pembangunan kota berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi karbon.

Visi tersebut, lanjut Basuki, diwujudkan melalui berbagai kerja sama strategis serta investasi yang terukur di sektor energi terbarukan. 

Langkah ini menjadi fondasi penting agar IKN tidak hanya tampil sebagai kota modern dan cerdas, tetapi juga sebagai percontohan nasional dalam penerapan sistem energi hijau yang berkelanjutan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kesiapan ribuan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), puluhan ribu personel siaga, serta ribuan posko nasional dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat, khususnya pemudik pengguna kendaraan listrik.

ALPERKLINAS memandang penguatan ekosistem kendaraan listrik pada momen mobilitas tinggi seperti Nataru jadi bagian dari perlindungan konsumen di sektor energi. 

Ketersediaan infrastruktur pengisian daya, keandalan pasokan listrik, dan kesiapsiagaan personel menjadi faktor penting dalam memastikan hak konsumen atas layanan listrik yang andal, merata, dan berkelanjutan.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai kesiapan PLN pada Nataru tahun ini menunjukkan lompatan signifikan dalam tata kelola pelayanan publik di sektor ketenagalistrikan. 

Menurutnya, penyediaan 4.514 unit SPKLU di 2.862 titik, yang didukung 69.000 personel di 3.392 posko siaga, merupakan bukti bahwa transformasi energi mulai terasa langsung oleh masyarakat.

“Mobil listrik aman dibawa mudik, sepanjang negara hadir dengan infrastruktur yang memadai dan layanan yang siaga. Apa yang dilakukan PLN saat ini sudah mengarah ke sana. Ini bukan hanya soal listrik menyala, tetapi soal rasa aman konsumen di jalan,” ujar Tohom, Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kesiapan tersebut juga mencerminkan pergeseran paradigma pelayanan kelistrikan dari sekadar penyediaan energi menjadi penjamin mobilitas dan produktivitas masyarakat. 

Dalam konteks transisi energi, menurut Tohom, PLN telah mengambil posisi strategis sebagai enabler, bukan hanya operator.

“Ini momentum penting. Ketika arus mudik berjalan lancar, SPKLU mudah diakses, dan gangguan cepat ditangani, maka kepercayaan publik terhadap kendaraan listrik akan tumbuh secara alami. Inilah fondasi ekosistem EV yang berkelanjutan,” katanya.

Lebih jauh, Tohom memandang kesiapan Nataru ini sebagai investasi sosial jangka panjang. Ia menekankan bahwa perlindungan konsumen listrik tidak hanya diukur dari tarif atau kapasitas pasok, tetapi dari kepastian layanan di saat kritis, termasuk pada masa libur panjang dan kondisi cuaca ekstrem.

“Ke depan, konsistensi seperti ini harus dijaga. Negara tidak boleh absen ketika masyarakat bergerak. Dan PLN telah menunjukkan contoh bagaimana BUMN strategis bekerja dalam satu napas dengan kepentingan publik,” tegasnya.

ALPERKLINAS berharap sinergi antara PLN, pemerintah, dan mitra terus diperkuat, sekaligus diiringi pengawasan dan edukasi publik agar pemanfaatan kendaraan listrik semakin luas dan bertanggung jawab.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi membuka Posko Nasional Sektor ESDM Periode Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. 

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menyatakan pasokan listrik nasional dalam kondisi aman dengan cadangan daya sekitar 15,2 persen, serta peningkatan signifikan infrastruktur SPKLU di jalur mudik Trans Sumatra–Jawa.

[Redaktur: Mega Puspita]

Namun di Dusun Kiku Wanggarara, Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur, angka-angka itu akhirnya menemukan wujud paling konkret -- sebuah lampu yang menyala di rumah warga.

Dusun ini menjadi potret kecil dari agenda besar pemerintah. Di tengah data Kementerian ESDM yang mencatat masih sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun belum menikmati listrik, masuknya jaringan listrik ke Kiku Wanggarara menunjukkan bagaimana target nasional mulai bergerak turun ke level paling dasar: desa.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan tekadnya untuk memastikan seluruh desa di Indonesia mendapatkan akses listrik dalam waktu empat tahun. 

Komitmen itu kini tidak hanya terdengar dalam pidato, tetapi mulai terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa terpencil.

“Dulu kami hanya dengar soal listrik dari cerita dan berita. Sekarang kami melihatnya sendiri menyala di rumah,” ujar Kepala Dusun Kiku Wanggarara, Yustinus Dapa Umbu, belum lama ini.

Program Listrik Perdesaan (Lisdes) yang dijalankan Kementerian ESDM menjadi instrumen utama penerjemahan janji politik tersebut. Dari sudut pandang kebijakan, Lisdes adalah program nasional. 

Namun dari sudut pandang warga, ia hadir sebagai perubahan langsung: malam yang terang, aktivitas ekonomi yang bergerak, dan anak-anak yang bisa belajar lebih lama.

“Ini bukan lagi sekadar janji. Bagi kami, ini bukti,” kata Yustinus singkat.

Kisah Kiku Wanggarara memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan nasional tidak selalu diukur dari laporan dan grafik, melainkan dari satu per satu dusun yang berhasil keluar dari gelap. 

Di sanalah janji Presiden diuji -- bukan di ruang konferensi, melainkan di rumah-rumah sederhana yang akhirnya teraliri listrik negara.

Dari satu dusun di Sumba, target nasional itu kini memiliki wajah. Wajah warga yang tak lagi bergantung pada lampu minyak, dan wajah negara yang mulai hadir secara nyata di wilayah paling pinggir Indonesia.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Aliansi ini menilai proyek tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat keandalan pasokan listrik sekaligus model kolaborasi yang layak ditiru oleh daerah lain di Indonesia.

ALPERKLINAS memandang pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Andowia–Kendari bukan semata proyek infrastruktur, melainkan fondasi penting bagi perlindungan hak konsumen listrik. 

Pasokan yang andal, stabil, dan berkelanjutan dinilai akan berdampak langsung pada kualitas layanan listrik, kepastian usaha, serta kenyamanan masyarakat dalam jangka panjang.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa proyek ini mencerminkan keberhasilan sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah dalam membaca kebutuhan masa depan. 

Menurutnya, listrik yang andal bukan hanya soal terang, tetapi tentang keberlanjutan ekonomi dan keadilan layanan bagi konsumen.

“Kolaborasi PLN dan Pemprov Sultra menunjukkan bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus diletakkan sebagai investasi jangka panjang. Daerah lain bisa meniru pola ini, karena keandalan pasokan adalah prasyarat utama pertumbuhan industri, UMKM, hingga pelayanan publik,” ujar Tohom, Minggu (21/12/2025).

Menurutnya, pembangunan transmisi bertegangan ekstra tinggi di Kendari akan memperkuat sistem interkoneksi Sulawesi, mengurangi risiko gangguan, serta meningkatkan efisiensi penyaluran energi. 

Dari sudut pandang konsumen, hal ini berarti penurunan potensi pemadaman, kestabilan tegangan, dan kualitas layanan yang lebih terjamin.

“Ketika jaringan kuat, konsumen terlindungi. Ketika konsumen terlindungi, kepercayaan publik terhadap layanan listrik akan meningkat. Inilah esensi perlindungan konsumen yang sesungguhnya,” katanya.

Lebih jauh, Tohom menekankan bahwa proyek seperti SUTET Andowia–Kendari juga memiliki dimensi visioner dalam transisi energi. 

Infrastruktur transmisi yang kokoh akan memudahkan integrasi pembangkit baru, termasuk energi terbarukan, ke dalam sistem kelistrikan nasional.

“Ini bukan hanya soal hari ini, tetapi kesiapan menghadapi kebutuhan energi lima hingga sepuluh tahun ke depan. Daerah yang serius membangun transmisi berarti sedang menyiapkan masa depan ekonominya,” tegasnya.

Tohom berharap pola kolaborasi ini dapat direplikasi di berbagai wilayah lain, khususnya daerah yang tengah tumbuh sebagai pusat ekonomi baru. 

Dengan dukungan pemerintah daerah, proyek strategis nasional di sektor kelistrikan diyakini dapat berjalan lebih cepat, minim konflik sosial, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, menyampaikan bahwa pembangunan SUTET 275 kV Andowia–Kendari merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan interkoneksi sistem kelistrikan yang andal dan efisien di Pulau Sulawesi. 

Ia juga mengapresiasi komitmen PLN dalam menghadirkan infrastruktur ketenagalistrikan yang modern dan berkelanjutan serta menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Kendari untuk mendukung penuh pelaksanaan proyek tersebut demi mendorong investasi, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

[Redaktur: Mega Puspita]

Aliansi perlindungan konsumen ini mengimbau masyarakat, khususnya konsumen listrik rumah tangga, untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipatif guna meminimalkan risiko kerusakan barang elektronik akibat sambaran petir.

ALPERKLINAS menilai, dalam kondisi cuaca ekstrem seperti saat ini, potensi lonjakan arus listrik (surge) akibat sambaran petir tidak bisa dianggap sepele. 

Muatan listrik bertegangan sangat tinggi dari petir dapat merambat melalui jaringan listrik maupun instalasi bangunan, sehingga berisiko merusak peralatan elektronik bahkan memicu korsleting dan kebakaran. 

Oleh karena itu, konsumen didorong untuk memahami risiko sekaligus menerapkan perlindungan dasar terhadap instalasi dan perangkat listrik di rumah.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa fenomena hujan lebat dan petir seharusnya menjadi momentum peningkatan literasi keselamatan listrik masyarakat. 

Menurutnya, perlindungan konsumen listrik tidak hanya berbicara soal tarif atau layanan, tetapi juga soal keselamatan dan keberlanjutan aset rumah tangga. 

“Petir bukan sekadar suara keras dan cahaya yang mengagetkan. Di dalamnya terdapat energi listrik luar biasa besar yang bisa menghancurkan peralatan elektronik dalam hitungan detik jika tidak diantisipasi dengan benar,” ujar Tohom, Sabtu (20/12/2025).

Tohom menjelaskan, langkah sederhana seperti mematikan dan mencabut kabel perangkat elektronik saat hujan petir merupakan bentuk mitigasi awal yang sangat efektif. 

Televisi, komputer, pengisi daya ponsel, hingga perangkat elektronik portabel sebaiknya dilepaskan dari sumber listrik untuk mencegah kerusakan akibat lonjakan arus. 

“Ini kebiasaan kecil, tetapi dampaknya besar bagi perlindungan konsumen. Banyak kerusakan elektronik yang sebenarnya bisa dihindari,” katanya.

Lebih jauh, ia juga mendorong masyarakat untuk mulai memikirkan investasi perlindungan jangka panjang, seperti pemasangan perangkat pelindung lonjakan arus atau surge protector, serta sistem penangkal petir yang terstandar. 

Menurut Tohom, pendekatan ini bersifat visioner karena tidak hanya melindungi barang elektronik, tetapi juga meningkatkan keamanan hunian secara menyeluruh. 

“Di era ketergantungan tinggi pada perangkat elektronik dan digital, perlindungan instalasi listrik harus menjadi bagian dari perencanaan rumah tangga modern,” ungkapnya.

ALPERKLINAS juga menilai bahwa edukasi publik tentang bahaya petir dan lonjakan listrik perlu terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. 

Tohom mengungkapkan pentingnya sinergi antara konsumen, penyedia listrik, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun budaya sadar keselamatan listrik. 

“Konsumen yang terlindungi adalah konsumen yang paham risiko dan tahu cara mengelolanya. Inilah esensi perlindungan konsumen listrik yang berkelanjutan,” pungkasnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kegiatan sosialisasi tersebut disiarkan secara langsung dari studio Radio Megaswara Bogor dengan menghadirkan seluruh Team Leader K3 di lingkungan PLN UP3 Depok sebagai narasumber utama.

Melalui dialog interaktif bersama penyiar, para narasumber membahas berbagai isu penting mulai dari tips penggunaan listrik yang aman di rumah, antisipasi bahaya kelistrikan saat cuaca ekstrem, hingga pemanfaatan layanan digital PLN Mobile.

“Siaran ini menjadi momen bagi PLN untuk menyampaikan informasi keselamatan secara langsung kepada masyarakat,” ujar Team Leader K3L dan Keamanan PLN UP3 Depok Genta Maulana.

Edukasi publik dinilai krusial terutama pada musim hujan ketika potensi risiko kelistrikan meningkat dan membutuhkan kewaspadaan lebih dari masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap orang memahami cara menggunakan listrik dengan aman, terlebih di musim hujan ketika risiko meningkat,” kata Genta Maulana.

Manajemen PLN UP3 Depok memandang media radio sebagai sarana efektif untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan pendekatan yang sederhana dan mudah diterima.

“PLN UP3 Depok berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak hanya melalui kesiapan teknis tetapi juga edukasi yang berkelanjutan,” ujar Manager PLN UP3 Depok Gebyar Pandito.

Kehadiran PLN dalam siaran Radio Megaswara Bogor menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat.

“Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan agar hubungan PLN dan masyarakat semakin dekat,” kata Gebyar Pandito.

Melalui sosialisasi K3 ini, PLN UP3 Depok berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan listrik, mampu menggunakan layanan PLN secara mandiri, serta merasakan manfaat kehadiran listrik yang aman dan andal dalam kehidupan sehari-hari.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini].

ALPERKLINAS menilai praktik pencurian tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan kejahatan yang berdampak langsung pada hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan listrik yang aman, andal, dan berkeadilan, terutama saat masyarakat tengah berjuang memulihkan diri pasca bencana.

Aliansi ini juga menegaskan bahwa pencurian kabel trafo di daerah bencana merupakan bentuk kejahatan berlapis. 

Selain merugikan negara, aksi tersebut memperparah penderitaan warga karena berpotensi memicu pemadaman listrik massal, menghambat distribusi bantuan, serta meningkatkan risiko keselamatan masyarakat. 

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas, cepat, dan terukur agar tidak muncul kesan pembiaran terhadap kejahatan yang menggerogoti kepentingan publik.

Ia menyampaikan bahwa tindakan pencurian infrastruktur kelistrikan di tengah situasi darurat mencerminkan krisis etika sosial yang harus ditangani secara sistemik. 

Menurutnya, listrik bukan sekadar komoditas, melainkan infrastruktur strategis penopang kehidupan modern, terutama dalam kondisi bencana. 

“Ketika kabel trafo dicuri, yang terampas bukan hanya tembaga atau aset fisik, tetapi juga rasa aman, produktivitas, dan harapan masyarakat untuk segera bangkit,” ujar Tohom, Rabu (17/12/202).

Tohom menilai, peningkatan intensitas pencurian menunjukkan adanya pola kejahatan terorganisir yang memanfaatkan lemahnya pengawasan pasca bencana. 

Ia mendorong aparat tidak hanya fokus pada penindakan di lapangan, tetapi juga menelusuri mata rantai penadah dan jaringan penjualan barang curian. 

“Tanpa memutus hilirnya, pencurian akan terus berulang. Penegakan hukum harus menyentuh aktor intelektual, bukan hanya pelaku lapangan,” tegasnya.

Lebih jauh, Tohom menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara PLN, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Ia memandang masyarakat sebagai garda terdepan dalam pengawasan sosial. 

“Partisipasi publik sangat krusial. Jika warga dilibatkan dan dilindungi ketika melapor, maka ruang gerak pelaku kejahatan akan menyempit,” katanya. Menurut Tohom, kesadaran kolektif ini juga bagian dari literasi energi yang harus terus dibangun.

Dalam perspektif jangka panjang, ALPERKLINAS mendorong penguatan sistem pengamanan aset kelistrikan dengan pendekatan teknologi dan tata kelola risiko. 

Tohom menyarankan pemanfaatan sistem pemantauan digital, penguatan desain gardu yang lebih aman, serta pemetaan wilayah rawan pencurian sebagai langkah preventif. 

“Kita tidak bisa terus reaktif. Perlindungan infrastruktur listrik harus visioner, adaptif terhadap risiko bencana dan kriminalitas,” ujarnya.

Tohom juga mengingatkan bahwa pemulihan pasokan listrik pasca bencana adalah bagian dari pemulihan martabat warga. 

Karena itu, setiap tindakan yang menghambatnya harus diperlakukan sebagai kejahatan serius. “Negara harus hadir dengan ketegasan hukum. Ketika listrik padam akibat pencurian, yang dirugikan adalah konsumen kecil: rumah tangga, UMKM, fasilitas kesehatan, dan sekolah,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menyampaikan bahwa gangguan pasokan listrik dan pemadaman di sejumlah wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar disebabkan oleh maraknya pencurian kabel trafo dan komponen listrik. 

Manajer Komunikasi PLN UID Aceh, Lukman Hakim, menyebutkan data internal PLN mencatat setidaknya 13 insiden pencurian gardu distribusi sejak akhir November hingga 14 Desember 2025, dengan kerugian berupa hilangnya kabel listrik berbagai ukuran.

Ia menjelaskan bahwa pencurian tersebut tidak hanya merugikan aset negara, tetapi juga memicu pemadaman massal pasca bencana banjir dan meningkatkan risiko keselamatan. 

PLN mengingatkan bahwa pencurian komponen listrik dapat dijerat Pasal 362 juncto 363 dan 408 KUHP dengan ancaman pidana hingga 9 tahun penjara, serta mengimbau masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan melalui kantor PLN terdekat, Contact Center PLN 123, atau aplikasi PLN Mobile.

[Redaktur: Mega Puspita]

PT PLN (Persero) UP3 Bandung melalui Yayasan Baitul Ma’al (YBM) UP3 Bandung menyalurkan bantuan sosial kemanusiaan kepada para korban banjir yang mengungsi di Gedung Pengungsian Program Masyarakat Tangguh Banjir Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

Banjir akibat meluapnya Sungai Citarum tersebut merendam ratusan rumah warga di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Dayeuhkolot, dan Kecamatan Baleendah sejak Kamis (4/12/2025).

Bantuan yang diberikan berupa paket sembako, susu, mie instan, makanan ringan, serta perlengkapan mandi yang diserahkan langsung kepada Kepala Desa Dayeuhkolot sebagai perwakilan warga terdampak.

“Alhamdulillah sudah terima bentuk kepedulian PLN bagi warga kami,” ujar Kepala Desa Dayeuhkolot Yayan Setiana A.Md.

Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian PLN yang tidak hanya hadir dalam bantuan sosial, tetapi juga memastikan kondisi kelistrikan warga tetap aman di tengah bencana.

“Semoga hubungan yang baik antara PLN dan warga semakin baik, dan terima kasih atas bantuan PLN dalam memastikan kelistrikan kami tetap aman,” katanya.

Di sela kegiatan penyaluran bantuan, MULP Bandung Selatan Tedy Mulyadi didampingi Ketua YBM PLN UP3 Bandung Lius Weni juga mengunjungi petugas PLN yang bersiaga di Posko Siaga PLN UP3 Bandung.

Kunjungan tersebut dilakukan sekaligus memberikan bantuan makanan ringan sebagai bentuk dukungan moral bagi petugas yang berjaga dan bertugas menjaga keamanan kelistrikan di wilayah terdampak banjir.

Manager PLN UP3 Bandung Donna Sinatra menyatakan bahwa bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban warga yang tengah menghadapi musibah banjir.

“Kota Bandung saat ini sedang memasuki musim penghujan,” ujar Donna Sinatra.

Ia menegaskan bahwa semangat kepedulian insan PLN diharapkan mampu menghadirkan energi kebaikan dan menumbuhkan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

“Diharapkan bantuan kita juga dapat meringankan saudara kita yang mengalami banjir, dan semangat kepedulian insan PLN dapat menjadi contoh untuk terus saling bahu-membahu,” katanya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo menegaskan bahwa kehadiran PLN di tengah masyarakat terdampak bencana merupakan wujud komitmen perusahaan dalam melayani sepenuh hati.

“PLN terjun langsung menyapa agar terus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sugeng Widodo.

Ia berharap sinergi antara PLN dan masyarakat terus terjalin demi mendukung pemulihan dan kesejahteraan bersama.

“Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan untuk terus bersama-sama dengan masyarakat membangun negeri kita tercinta,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, YBM PLN UP3 Bandung menegaskan bahwa kehadiran PLN tidak hanya sebatas menjaga keandalan listrik, tetapi juga menjadi bagian dari kepedulian sosial saat masyarakat menghadapi masa sulit.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Ia bergabung bersama tim bantuan PLN UID Jawa Barat dengan membawa perlengkapan keselamatan dan tekad kuat untuk membantu pemulihan kelistrikan pascabencana yang melanda Aceh dan membuat ribuan warga hidup tanpa akses listrik.

Bencana tersebut menyebabkan jaringan listrik rusak parah, tiang roboh, kabel transmisi terputus, serta mengganggu suplai energi ke rumah warga, posko pengungsian, dan fasilitas vital, sehingga kehadiran personel PDKB menjadi sangat krusial.

Setibanya di Aceh, Hendi dan tim harus beradaptasi cepat dengan kondisi lapangan yang berat, tinggal di barak darurat, tidur beralas seadanya, memulai hari sejak dini untuk briefing, lalu bekerja hingga malam dalam cuaca yang tak menentu dan medan yang menantang.

Namun bagi Hendi, tantangan fisik bukanlah beban terberat dibandingkan jarak yang memisahkannya dari istri dan anak-anak yang ia tinggalkan di rumah.

“Yang paling sulit itu bukan medan, tapi meninggalkan istri dan anak-anak di rumah,” ujar Hendi Maulana dengan suara tertahan haru.

Ia menegaskan bahwa keyakinan menjalankan tugas negara menjadi penguat langkahnya selama bertugas di wilayah terdampak.

“Tapi saya yakin, membantu Aceh bangkit juga bagian dari tugas negara,” katanya.

Momen paling berkesan bagi Hendi terjadi saat listrik kembali menyala di salah satu desa yang sebelumnya gelap gulita akibat bencana.

“Ketika pertama kali listrik menyala lagi di salah satu desa, rasanya semua lelah hilang,” tutur Hendi.

Di sela kelelahan, setiap malam Hendi menyempatkan diri melakukan panggilan video dengan keluarganya, di mana senyum anak-anaknya menjadi sumber energi baru untuk menjalani hari-hari berat berikutnya.

Manajer PLN UP3 Cianjur Andre Pratama Djatmiko menyampaikan apresiasi atas keberanian dan ketulusan Hendi yang rela meninggalkan keluarga demi tugas kemanusiaan.

“Hendi menunjukkan semangat sejati PLN Untuk Indonesia,” ujar Andre Pratama Djatmiko.

Ia menambahkan bahwa pengabdian seperti ini bukan perkara mudah dan patut menjadi teladan bagi seluruh insan PLN.

“Meninggalkan keluarga demi tugas kemanusiaan bukan perkara mudah, dan kami bangga memiliki pegawai dengan dedikasi luar biasa seperti Hendi,” katanya.

Apresiasi juga disampaikan General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo kepada seluruh tim yang diterjunkan ke Aceh dalam misi pemulihan kelistrikan pascabencana.

“Pemulihan kelistrikan pascabencana membutuhkan keahlian, sinergi, dan hati,” ujar Sugeng Widodo.

Ia menegaskan bahwa peran PLN tidak semata menghadirkan listrik, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemulihan kehidupan masyarakat.

“Hendi dan rekan-rekan PLN Jabar menunjukkan bahwa PLN hadir bukan hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai kekuatan yang membantu masyarakat bangkit kembali,” tuturnya.

Kini, seiring banyak wilayah Aceh kembali terang, kisah Hendi Maulana menjadi simbol bahwa di balik setiap cahaya yang menyala terdapat pengorbanan, keberanian, dan keikhlasan insan PLN yang bekerja tanpa mengenal waktu.

PLN Untuk Indonesia pun bukan sekadar slogan, melainkan napas perjuangan pegawai yang siang dan malam menghadirkan terang bagi sesama.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Penandatanganan SPJBTL tersebut dilaksanakan di lingkungan SSDM Polri Mabes Polri, Jakarta Selatan, dengan SMA Kemala Taruna Bhayangkara tercatat sebagai calon pelanggan dari wilayah kerja ULP Sawangan.

Kolaborasi ini menjadi penegasan dukungan PLN terhadap pengembangan sarana pendidikan, terutama dalam menghadirkan pasokan listrik yang stabil untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, pemanfaatan fasilitas digital, serta operasional sekolah yang semakin kompleks.

“Penandatanganan SPJBTL ini adalah bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan layanan listrik yang andal dan berkualitas bagi SMA Kemala Taruna Bhayangkara,” ujar Manager PLN UP3 Depok Gebyar Pandito.

Kapasitas daya sebesar 2.500 kVA tersebut diproyeksikan mampu menopang kebutuhan operasional sekolah secara menyeluruh, mulai dari laboratorium, sistem pembelajaran digital, hingga pengembangan aktivitas pendidikan di masa mendatang.

“PLN UP3 Depok melalui ULP Sawangan akan memastikan seluruh proses teknis berjalan sesuai standar dan selesai dengan tepat waktu,” kata Gebyar Pandito.

Dukungan terhadap kerja sama strategis ini juga datang dari jajaran manajemen wilayah PLN sebagai bagian dari komitmen jangka panjang penguatan layanan kelistrikan sektor publik.

“Kami menyambut baik kerja sama antara PLN dan institusi pendidikan seperti SMA Kemala Taruna Bhayangkara,” ujar General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo.

Penyediaan listrik yang andal dinilai sebagai elemen penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan belajar yang modern dan produktif.

“Semoga layanan ini memberikan manfaat besar dan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang modern dan produktif,” kata Sugeng Widodo.

Melalui penandatanganan SPJBTL ini, PLN menegaskan perannya sebagai mitra tepercaya dalam penyediaan energi listrik lintas sektor, termasuk pendidikan, dengan komitmen menghadirkan solusi energi yang lebih kuat, aman, dan efisien bagi pelanggan.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini].

Upaya ini dinilai sebagai contoh konkret bagaimana ekosistem lingkungan dapat menjadi fondasi penting bagi ketahanan energi listrik nasional yang berkelanjutan.

Menurut ALPERKLINAS, rehabilitasi lahan kritis dan pemulihan ekosistem bukan hanya agenda lingkungan, tetapi juga bagian dari perlindungan hak konsumen listrik. 

Lingkungan yang terjaga akan meminimalkan risiko bencana seperti longsor dan banjir yang kerap berdampak langsung pada infrastruktur kelistrikan dan kualitas layanan listrik kepada masyarakat.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa program reforestasi yang dilakukan PLN Nusantara Power mencerminkan paradigma baru sektor energi, yakni energi yang dibangun selaras dengan alam. 

“Ketahanan listrik tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pembangkit, tetapi juga oleh kesehatan ekosistem di sekitarnya. Hutan yang pulih adalah ‘baterai alami’ yang menjaga stabilitas tanah, air, dan iklim mikro,” ujar Tohom, Senin (15/12/2025).

Ia menilai, langkah penanaman pohon secara berkelanjutan sejak 2020 hingga mampu menyerap ratusan ton CO₂ merupakan investasi jangka panjang yang visioner. 

“Ini bukan sekadar menanam pohon, tetapi membangun ekosistem energi. Ketika lingkungan terjaga, risiko gangguan sistem kelistrikan akibat bencana alam dapat ditekan, dan pada akhirnya konsumenlah yang paling diuntungkan,” lanjutnya.

Tohom juga menyoroti penerapan sistem agroforestri dalam program tersebut sebagai pendekatan cerdas yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Menurutnya, keterlibatan masyarakat lokal dan institusi pendidikan adalah kunci keberlanjutan. 

“Model seperti ini menciptakan kesadaran kolektif bahwa listrik murah dan andal harus dibarengi dengan tanggung jawab ekologis. Inilah wajah transisi energi yang berkeadilan,” tegasnya.

ALPERKLINAS mendorong agar inisiatif serupa direplikasi di berbagai wilayah operasional pembangkit listrik lainnya. 

“Kami berharap langkah PLN Nusantara Power menjadi standar baru BUMN energi, bahwa menjaga hutan dan ekosistem adalah bagian tak terpisahkan dari melindungi konsumen listrik dan masa depan energi nasional,” pungkas Tohom.

Sebelumnya, PLN Nusantara Power bekerja sama dengan Yayasan Hutan Organik melaksanakan penanaman 3.000 pohon di Hutan Organik Megamendung, Bogor, sebagai bagian dari program “Membangun Kembali Hutan Hujan Tropis Jawa Barat”. 

Program yang berjalan sejak 2020 ini telah menanam total 12.000 pohon di area seluas 5 hektare dan mampu menyerap karbon hingga 760,38 ton CO₂. 

Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah, menyatakan program ini menjadi agenda rutin perusahaan untuk mencegah erosi, longsor, dan banjir melalui restorasi vegetasi serta pelibatan aktif masyarakat lokal.

[Redaktur: Mega Puspita]

PLN UP3 Bandung turut ambil bagian dalam Apel dan Doa Bersama Siaga Pengamanan Pasokan Listrik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang digelar di Lapangan Kodam III/Siliwangi, Bandung, dan diikuti serentak oleh seluruh UP3 di bawah naungan PLN UID Jawa Barat, baik secara luring maupun daring.

Kegiatan tersebut menjadi simbol pemersatu seluruh insan PLN dalam mengokohkan komitmen menjaga pelayanan kelistrikan tetap stabil, aman, dan berkelanjutan selama periode libur panjang yang setiap tahun mencatat peningkatan konsumsi listrik tertinggi.

Apel dan doa bersama ini diikuti petugas pelayanan teknik yang bersiaga selama 24 jam, hingga tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) yang menjalankan pekerjaan kompleks tanpa memadamkan aliran listrik, seluruhnya berada dalam satu komando pengamanan sistem kelistrikan.

Manager PLN UP3 Bandung Donna Sinatra menjelaskan bahwa PLN memegang peran strategis dalam memastikan keamanan jaringan listrik sekaligus mendukung kelancaran perayaan Natal dan Tahun Baru bagi masyarakat.

“PLN UP3 Bandung telah melakukan berbagai pengecekan terhadap infrastruktur pendukung dalam mendukung pengamanan instalasi kelistrikan selama perayaan Natal dan Tahun Baru ini,” ujar Donna Sinatra.

Ia menambahkan bahwa pemetaan wilayah dan penempatan personel di titik-titik strategis telah dilakukan untuk memastikan respons cepat dan pelayanan optimal.

“Kami juga sudah melakukan pemetaan dengan menempatkan petugas-petugas yang akan berjaga di daerah strategis agar kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik,” katanya.

Donna menegaskan bahwa keandalan pasokan listrik merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Keandalan listrik merupakan bagian dari komitmen kami untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo yang memimpin langsung apel siaga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejuang kelistrikan yang akan bertugas selama masa Nataru.

“Utamakan selalu aspek K2-K3, baik keselamatan personel, keselamatan masyarakat, maupun keselamatan instalasi ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas,” ujar Sugeng Widodo.

Ia menekankan bahwa pelayanan kelistrikan yang andal menjadi fondasi kenyamanan dan keamanan masyarakat selama perayaan akhir tahun.

“PLN harus dapat memberikan pelayanan kelistrikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Barat,” katanya.

Sugeng menutup arahannya dengan menegaskan kembali komitmen PLN sebagai penyedia energi yang hadir untuk rakyat.

“Listrik kita untuk rakyat dan kita hadir untuk rakyat,” tuturnya.

Melalui apel dan doa bersama ini, PLN UP3 Bandung bersama seluruh unit di Jawa Barat memastikan kesiapan penuh personel, peralatan, dan sistem untuk menjaga terang tetap menyala sepanjang Natal dan Tahun Baru.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Organisasi tersebut menilai capaian ini bukan hanya menunjukkan kecepatan respons, tetapi juga membuktikan bahwa infrastruktur ketenagalistrikan Indonesia semakin adaptif menghadapi situasi krisis.

ALPERKLINAS menilai keberhasilan pemulihan total ini adalah contoh nyata bagaimana tata kelola risiko dan koordinasi lintas sektor dapat bekerja secara efektif. 

Organisasi ini juga menyebut pencapaian tersebut sebagai preseden penting bagi penanganan bencana di masa depan, khususnya terkait ketahanan energi dan perlindungan konsumen.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyampaikan pandangan dan analisisnya mengenai langkah pemulihan kelistrikan di Sumatra Barat.

“Pemulihan yang dilakukan PLN menunjukkan kemampuan organisasi yang semakin matang. Dalam kondisi medan ekstrem, mereka tidak hanya menyalakan listrik, tetapi juga memulihkan rasa aman masyarakat,” ujarnya, Minggu (7/12/2025).

Ia menambahkan bahwa keberhasilan tersebut adalah momentum untuk mendorong modernisasi sistem listrik nasional.

“Jika pemulihan secepat ini dapat distandardisasi, maka Indonesia akan memiliki model respons bencana di sektor ketenagalistrikan yang bisa menjadi rujukan kawasan,” katanya.

Tohom juga menekankan pentingnya menjadikan pengalaman ini sebagai dasar penguatan desain jaringan.

“Kita perlu memastikan bahwa pembelajaran dari Sumatra Barat diterjemahkan menjadi kebijakan teknis, mulai dari penguatan jaringan tahan bencana, peningkatan kualitas peralatan, hingga digitalisasi sistem pemantauan. Ketahanan listrik bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian dari perlindungan konsumen,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi gotong royong seluruh pihak dalam proses pemulihan.

“Koordinasi lintas lembaga yang solid seperti ini harus menjadi standar. Ketika infrastruktur publik terdampak, respons cepat adalah bentuk paling nyata dari negara hadir,” tegas Tohom.

Lebih jauh, Tohom menyoroti bahwa masyarakat membutuhkan jaminan keberlanjutan layanan pascabencana.

“Setelah listrik menyala, tugas berikutnya adalah memastikan stabilitas sistem dan komunikasi yang transparan kepada masyarakat. Ini penting agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat PLN dan kolaborasi lintas sektor dalam pemulihan kelistrikan di berbagai wilayah terdampak. Menurutnya, aktivitas masyarakat kini perlahan kembali normal.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak, sehingga seluruh personel bekerja 24 jam penuh untuk memastikan suplai kembali tersalurkan. 

Ia menyebut kolaborasi Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sangat menentukan percepatan pemulihan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Organisasi ini menilai peristiwa tersebut menjadi alarm penting bagi seluruh perusahaan pembangkit agar memperkuat pengelolaan kawasan, khususnya yang berada di wilayah rawan bencana, demi mencegah terganggunya pasokan listrik ke sistem jaringan PLN.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa insiden seperti ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai force majeure yang selesai dengan pelaporan administratif.

“Kawasan pembangkit itu bagian dari ekosistem penyediaan listrik nasional. Ketika kawasan tidak dikelola dengan pendekatan mitigasi risiko yang kuat, konsumenlah yang paling rentan menanggung akibatnya,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

Tohom menilai pembenahan kawasan pembangkit harus menjadi prioritas strategis, bukan sebatas respons ketika insiden terjadi.

“Kita butuh budaya proactive risk management, bukan reactive crisis handling. Perusahaan pembangkit, sekecil apa pun skala proyeknya, harus memetakan potensi bencana secara komprehensif dan memperkuat infrastruktur pendukung,” katanya.

Ia juga mengungkapkan perlunya integrasi antara standar teknis pembangkit, manajemen lingkungan, hingga kesiapsiagaan darurat.

“Benahi kawasan berarti mengelola lereng, vegetasi, drainase, akses, hingga early-warning system. Semua itu bermuara pada satu hal: keandalan pasokan listrik untuk konsumen,” tegasnya.

Menurut Tohom, sistem kelistrikan PLN saat ini semakin sensitif terhadap gangguan lokal akibat tingginya interkoneksi antarwilayah. 

Karena itu, setiap pengelola pembangkit harus mampu menjamin bahwa kondisi di kawasan mereka tidak memperbesar risiko gangguan sistemik.

“Satu titik masalah bisa berdampak ke wilayah yang jauh lebih luas. Tanggung jawab perusahaan pembangkit bukan hanya terhadap asetnya, tapi terhadap masyarakat pengguna listrik secara nasional,” ucapnya.

Tohom juga menyampaikan pandangan mengenai transformasi tata kelola perusahaan pembangkit ke depan.

“Indonesia menuju era sistem tenaga berbasis interkoneksi besar dan energi terbarukan. Itu berarti setiap pembangkit harus mengadopsi standar resilience kelas dunia, bukan standar minimal operasional. Inilah saatnya industri energi membangun reputasi sebagai penjaga ketahanan listrik nasional,” katanya.

Ia pun melihat perlunya langkah evaluasi yang lebih menyeluruh serta penguatan pengawasan kawasan pembangkit, sebagai bagian dari upaya kolektif membangun ekosistem kelistrikan yang makin tangguh dan berkelanjutan.

“Kami mendorong semua perusahaan pembangkit melakukan audit mitigasi risiko secara reguler. Jangan tunggu terjadi bencana baru melakukan pembenahan. Konsumen punya hak atas listrik yang aman, andal, dan berkesinambungan,” tuturnya.

Sebelumnya, PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) melaporkan telah terjadi tanah longsor di area proyek PLTA Pakkat, Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, pada 3 Desember 2025 pukul 14.30 WIB. 

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Corporate Secretary KEEN Diana Limardi menyampaikan bahwa tidak ada korban jiwa dan perusahaan tengah melakukan investigasi lanjutan untuk memastikan dampak operasional maupun finansial.

Seluruh aset PLTA Pakkat disebut telah ditanggung asuransi, dan KEEN menegaskan peristiwa tersebut merupakan force majeure sesuai ketentuan dalam PPA.

[Redaktur: Mega Puspita]

Dengan capaian 367 ribu sambungan listrik gratis dalam tiga tahun, ALPERKLINAS menyebut keberhasilan ini harus menjadi acuan bagi seluruh kementerian dan lembaga dalam merancang program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat miskin.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, mengungkapkan bahwa keberhasilan BPBL menunjukkan bahwa elektrifikasi merupakan bagian dari akselerator kesejahteraan. 

Ia menilai kehadiran listrik di rumah tangga pra-sejahtera mampu menggerakkan roda ekonomi keluarga, memperbaiki kualitas pendidikan anak, dan mengurangi pengeluaran harian yang sebelumnya terserap untuk membeli minyak atau bahan bakar genset.

“Begitu listrik masuk, mobilitas ekonomi rumah tangga meningkat tiga sampai empat kali lipat. Itu sudah terbukti di berbagai daerah. Tidak ada intervensi yang dampaknya secepat ini,” ujar Tohom.

Ia menjelaskan bahwa akses listrik membuka peluang ekonomi baru yang sebelumnya mustahil dilakukan keluarga miskin. 

Mulai dari usaha kecil berbasis energi listrik, peningkatan aktivitas produktif ibu rumah tangga, hingga munculnya UMKM rumahan yang menjadi penopang ekonomi desa. 

Menurutnya, elektrifikasi adalah fondasi awal transformasi ekonomi lokal: dari desa gelap menuju desa yang memiliki aktivitas ekonomi sepanjang hari.

Tohom juga menilai keberhasilan BPBL membawa stabilitas sosial yang tidak banyak disadari publik. Beban biaya energi masyarakat turun drastis, tekanan ekonomi mereda, dan kehidupan keluarga menjadi lebih produktif. 

Ia menyebut pola kerja ESDM dan PLN dalam program ini: validasi data yang rapi, eksekusi cepat, dan hasil yang terukur, patut ditiru K/L lain.

“Ini contoh anggaran berpihak kepada rakyat miskin secara nyata. ESDM dan PLN memberi teladan bahwa program pemerintah tidak harus rumit, yang penting tepat sasaran dan langsung mengubah hidup masyarakat,” katanya.

Ia mendorong pemerintah memastikan keberlanjutan pendanaan hingga tidak ada lagi warga yang hidup dalam kegelapan, termasuk rumah tangga miskin ekstrem di wilayah terpencil. 

Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan tunai; akses energi adalah kunci membuka pintu kesejahteraan jangka panjang.

“Kalau keluarga punya listrik, maka mereka punya masa depan. Itu prinsipnya,” tegas Tohom.

Tohom menilai kisah-kisah warga seperti Ruslan dari Musi Banyuasin adalah potret nyata bagaimana kebijakan elektrifikasi mengubah kehidupan dari nol menjadi harapan.

“Ketika sakelar diklik untuk pertama kali, itu bukan sekadar lampu menyala. Itu simbol negara hadir,” ujarnya.

Sebelumnya, warga seperti Ruslan (52), buruh tani dari Desa Bandar Jaya, Musi Banyuasin, Sumsel, merasakan langsung manfaat BPBL setelah hampir 10 tahun hidup tanpa listrik. 

Dengan adanya sambungan listrik gratis dari Kementerian ESDM dan PLN, ia kini dapat meningkatkan pendapatan keluarga, sementara anak-anaknya bisa belajar lebih nyaman pada malam hari.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan komitmen untuk melanjutkan program hingga 2029–2030 demi pemerataan keadilan sosial. 

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan PLN akan menjalankan proses BPBL dengan cepat dan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden, agar tidak ada lagi warga Indonesia yang hidup dalam kegelapan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Organisasi ini menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas semua kepentingan, serta mengimbau seluruh kepala daerah terdampak beserta unsur masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemulihan pasokan listrik oleh PT PLN (Persero).

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai bahwa bencana hidrometeorologi yang terus berulang menuntut seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah pemulihan secara sistematis. 

“Pemulihan listrik bukan sekadar menyalakan kembali jaringan, tetapi memastikan bahwa setiap titik yang dipulihkan benar-benar aman bagi warga,” ujarnya, Minggu (30/11/2025).

Tohom menambahkan, kondisi lapangan yang masih tergenang, akses jalan yang terputus, serta tanah yang belum stabil adalah faktor-faktor yang harus mendapat perhatian ketat agar proses pemulihan tidak justru menimbulkan risiko baru. 

Ia menilai langkah PLN yang mendahulukan keselamatan sebagai keputusan tepat. 

“Ketika jaringan belum aman, jangan dipaksakan. Risiko sengatan listrik atau runtuhan instalasi bisa mengancam warga. ALPERKLINAS mendukung penuh prinsip kehati-hatian ini,” tegasnya.

Lebih jauh, Tohom memberikan analisis visioner mengenai pentingnya tata kelola mitigasi bencana berbasis kelistrikan.

Menurutnya, setiap kepala daerah di wilayah rawan wajib memiliki protokol kelistrikan darurat yang terhubung dengan PLN, termasuk peta risiko banjir, penempatan gardu yang aman, hingga simulasi pemutusan arus berbasis kondisi. 

“Kita tidak boleh lagi menunggu bencana besar untuk menyadari lemahnya kesiapan. Kepala daerah harus menjadi komandan lapangan dalam menjaga keselamatan energi warganya,” ungkapnya.

Ia juga menekankan perlunya partisipasi masyarakat untuk tidak memaksa PLN menyalakan listrik sebelum area dinyatakan aman.

“Kami meminta masyarakat memahami bahwa pemadaman sementara adalah langkah penyelamatan. Jangan terpancing desakan-desakan emosional. Ikuti arahan petugas PLN, BPBD, dan aparat,” ungkapnya.

Dalam pandangannya, dukungan publik dan pemerintah daerah akan menentukan kecepatan pemulihan jaringan. 

Tohom menilai sinergi yang sudah dilakukan PLN dengan BPBD, TNI/Polri, perangkat desa, serta para relawan merupakan langkah ideal yang harus terus diperkuat. 

“Pemulihan listrik adalah kerja kolektif. Setiap alat berat, setiap akses yang dibuka, setiap warga yang membantu evakuasi lumpur, semuanya mempercepat energi kembali menyala,” jelasnya.

Tohom juga mengapresiasi pencapaian PLN yang berhasil memulihkan layanan bagi lebih dari 181 ribu pelanggan per 28 November. 

Menurutnya, ini menunjukkan kapasitas teknis dan komitmen PLN dalam menghadapi situasi ekstrem. 

“Namun ke depan, kita perlu mengantisipasi perubahan iklim yang membuat bencana semakin sering terjadi. Infrastruktur listrik harus disiapkan untuk menghadapi skenario terburuk,” paparnya.

Ia menutup seruannya dengan mengajak semua pihak untuk lebih disiplin, lebih kolaboratif, dan lebih sadar risiko. 

“Energi adalah nadi kehidupan masyarakat. Maka keselamatannya harus kita jaga bersama,” pungkasnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

Pada ajang Global Contact Center World Awards (GCCWA) 2025 di Yunani, CC PLN 123 berhasil meraih delapan penghargaan sekaligus serta menerima tiga World Class Certified (sertifikat kelas dunia), sebuah bukti nyata kualitas pelayanan yang terus meningkat dan diakui dunia.

Menurut organisasi tersebut, prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor ketenagalistrikan sedang berada pada jalur positif dan harus terus dijaga kesinambungannya untuk menjaga kepercayaan pelanggan.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa penghargaan tingkat dunia tersebut merupakan legitimasi internasional atas transformasi layanan yang dilakukan PLN, sekaligus menjadi tantangan baru agar standar tinggi itu tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan.

“Prestasi ini jangan sampai berhenti pada seremoni. Yang terpenting adalah bagaimana PLN mengelola kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang konsisten, cepat, dan berorientasi solusi. Kepuasan pelanggan bukan pencapaian satu kali, tetapi komitmen jangka panjang,” ujar Tohom, Sabtu (29/11/2025).

Tohom menilai capaian delapan penghargaan dan tiga sertifikat kelas dunia yang disabet CC PLN 123 membuktikan bahwa transformasi digital dan peningkatan kualitas SDM PLN sudah berada di level global. 

Namun ia mengingatkan bahwa tuntutan konsumen di era digital semakin kompleks, sehingga pelayanan harus semakin adaptif, berbasis data, dan mudah diakses.

“Ke depan, layanan pelanggan PLN harus mampu memprediksi kebutuhan pelanggan sebelum keluhan muncul. Ini yang saya sebut sebagai pelayanan proaktif, bukan hanya responsif. Dunia sudah bergerak ke arah itu, dan PLN perlu terus memimpin,” jelasnya.

Tohom juga menekankan pentingnya kesinambungan inovasi, terutama dalam pengembangan green contact center yang dinilai sejalan dengan tuntutan global akan keberlanjutan. 

Menurutnya, keberhasilan tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan operasional yang ramah lingkungan serta efisiensi energi di setiap kanal pelayanan.

Lebih jauh, Tohom menuturkan bahwa penghargaan internasional seperti ini memiliki dampak psikologis positif bagi pelanggan karena menunjukkan bahwa layanan yang mereka nikmati diakui di tingkat dunia. 

Namun ia kembali mengingatkan bahwa ekspektasi publik pun akan meningkat seiring status tersebut.

“Standar kelas dunia berarti pelanggan berharap layanan bebas kendala, komunikasi transparan, dan respons cepat di kondisi apa pun. PLN harus siap memenuhi ekspektasi itu dengan kerja nyata dan menjaga integritas pelayanan,” kata Tohom mengingatkan.

Sebelumnya, Contact Center PLN 123 menorehkan prestasi gemilang pada ajang GCCWA 2025 di Yunani setelah meraih delapan penghargaan sekaligus tiga sertifikat World Class Certified. 

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut capaian ini mencerminkan keberhasilan transformasi layanan terpadu PLN yang adaptif dan responsif. 

Sementara Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menegaskan penghargaan tersebut menjadi pemantik untuk terus meningkatkan inovasi digital dan memperkuat layanan pelanggan berbasis teknologi serta keberlanjutan.

[Redaktur: Mega Puspita]

ALPERKLINAS menilai langkah ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat arah kebijakan energi nasional sekaligus mempertegas mandat DEN sebagai lembaga yang menjaga keamanan pasokan energi dan keberlanjutan transisi energi.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa keberadaan DEN sangat krusial untuk memastikan kebijakan energi berjalan seimbang antara kepentingan negara, kepentingan industri, dan perlindungan konsumen. 

“DEN bukan hanya forum koordinatif, tetapi navigator kebijakan energi nasional. Karena itu, kami berharap delapan anggota yang baru disetujui ini dapat memaksimalkan fungsi strategis DEN, khususnya dalam menjaga keandalan sistem energi, mempercepat transisi energi bersih, serta memastikan harga energi tetap adil bagi masyarakat,” ujar Tohom, Jumat (28/11/2025).

Tohom juga mengungkapkan perlunya DEN memperkuat aspek keberpihakan pada konsumen, terutama di tengah dinamika global yang berpotensi memengaruhi pasokan dan tarif energi. 

“Konsumen listrik di Indonesia saat ini membutuhkan jaminan yang jelas: listrik yang andal, harga yang transparan, dan kebijakan yang berpihak. DEN harus mampu menjadi penjaga gawang atas isu-isu strategis itu, bukan sekadar lembaga simbolik,” katanya.

Menurutnya, DEN perlu mengambil pendekatan visioner, termasuk mendorong sinkronisasi kebijakan lintas sektor antara kementerian teknis, BUMN, dan lembaga pengawas energi. 

Ia mengatakan bahwa era 2026–2030 adalah fase krusial, ketika investasi energi meningkat, teknologi baru berkembang cepat, dan isu keberlanjutan semakin menuntut konsistensi keputusan politik. 

“DEN harus bergerak dengan orientasi masa depan, bukan hanya menyusun rekomendasi, tetapi proaktif membangun peta jalan jangka panjang yang kokoh bagi Indonesia,” tambahnya.

Tohom juga menyoroti pentingnya keterlibatan publik dalam setiap perumusan kebijakan. Menurutnya, partisipasi pemangku kepentingan, termasuk konsumen, adalah elemen krusial yang harus dikuatkan. 

“Energi adalah kebutuhan dasar. Karena itu, masyarakat berhak tahu dan berhak didengar. DEN harus membuka ruang dialog yang lebih luas, agar setiap kebijakan yang diambil bukan hanya tepat secara teknis, tetapi juga adil secara sosial,” jelasnya.

Tohom mengungkapkan perlunya DEN mengawal ketahanan energi nasional menghadapi berbagai tantangan, termasuk peningkatan permintaan, cuaca ekstrem, serta potensi risiko geopolitik. 

“Ke depan, tantangan energi tidak makin mudah. Karena itu, DEN harus memastikan bahwa keamanan pasokan dan stabilitas sistem kelistrikan nasional menjadi prioritas yang tidak bisa dinegosiasikan,” ungkapnya.

Rapat Paripurna DPR RI sebelumnya mengesahkan delapan anggota DEN dari pemangku kepentingan periode 2026–2030 yang dipilih melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XII DPR RI. 

Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan II tahun sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025) lalu.

Daftar anggota DEN terpilih dari pemangku kepentingan:

Johni Jonatan Numberi

Mohamad Fadhil Hasan

Satya Widya Yudha

Sripeni Inten Cahyani

Unggul Priyanto

Saleh Abdurrahman

Muhammad Kholid Syeirazi

Surono.

[Redaktur: Mega Puspita]

ALPERKLINAS menilai pemerintah harus segera memperketat pengawasan terhadap seluruh bendungan yang menjadi sumber energi nasional, agar tidak terjadi krisis pasokan listrik sebagaimana dialami beberapa negara.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh mengulang kesalahan negara lain yang terlambat mengantisipasi penurunan performa PLTA.

“Pemeliharaan bendungan adalah garis pertahanan pertama terhadap kegagalan produksi listrik. Ketika dinding bendungan mengalami kebocoran, ketika sedimentasi dibiarkan menumpuk, ketika debit air tidak dimonitor harian, maka seluruh sistem pembangkit berada dalam bahaya,” ujar Tohom, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh operator PLTA mematuhi standar pengecekan teknis yang jauh lebih ketat, termasuk audit struktural berkala, pembaruan sistem otomasi, serta modernisasi komponen turbin dan generator.

“Perubahan iklim bukan lagi ancaman abstrak. Ini sudah memukul sektor listrik global. Brasil dan beberapa negara maju pun goyah. Kita tidak boleh menunggu sampai Indonesia mengalami pemadaman besar baru bergerak,” tambahnya.

Tohom juga menilai bahwa Indonesia perlu menyiapkan strategi adaptif. Modernisasi bendungan lama, peningkatan kapasitas monitoring cuaca ekstrem, serta integrasi PLTA dengan energi surya dan angin dinilai wajib dilakukan.

“Semua PLTA harus diperlakukan sebagai infrastruktur strategis jangka panjang, bukan sebagai mesin listrik yang bisa bekerja otomatis selamanya. Kesalahan dalam manajemen air hari ini akan menjadi krisis listrik besok,” jelasnya.

Tohom juga meminta pemerintah terbuka terkait kondisi teknis bendungan nasional. Transparansi penting agar publik memahami situasi sebenarnya dan memastikan pengawasan publik berjalan.

“Konsumen listrik berhak mendapatkan kepastian pasokan. Negara tidak boleh lengah. Bahkan satu bendungan kritis saja bisa memicu ketidakstabilan jaringan listrik di beberapa provinsi. Ini soal keamanan energi nasional,” tutup Tohom.

[Redaktur: Mega Puspita]

Organisasi ini menilai perlu adanya percepatan pemerataan energi karena masih banyak masyarakat di kawasan 3T yang hanya menikmati listrik beberapa jam per hari atau bahkan belum teraliri listrik sama sekali.

Dalam pernyataan resminya, ALPERKLINAS menegaskan bahwa keberadaan listrik bukan lagi sekadar aspek teknis, tetapi fondasi pembangunan manusia dan ekonomi masyarakat daerah. 

“Jika negara ingin memastikan pemerataan kesejahteraan, maka anggaran listrik desa harus menjadi prioritas utama, bukan sekunder,” demikian keterangan lembaga tersebut.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai pengalaman Pulau Buntar di Belitung — yang baru saja mendapatkan layanan listrik 24 jam — menjadi bukti bahwa intervensi anggaran yang tepat dapat mengubah wajah kehidupan masyarakat dalam waktu cepat.

“Pulau Buntar adalah contoh keberhasilan yang harus diperbanyak. Ketika listrik menyala penuh setiap hari, bukan hanya lampu yang hidup, tapi pendidikan, ekonomi, dan martabat masyarakat juga ikut terangkat," ujar Tohom.

Ia menekankan bahwa masyarakat 3T telah menunggu terlalu lama untuk mendapatkan layanan energi yang setara dengan wilayah lainnya. 

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di pulau-pulau terluar hidup seperti di masa bahulak karena keterbatasan anggaran. Pemerintah harus berani menaikkan porsi APBN untuk elektrifikasi, terutama demi anak-anak yang belajar setiap malam, para pelaku UMKM yang butuh stabilitas energi, dan layanan publik yang tergantung listrik,” katanya.

Tohom juga menyoroti pentingnya investasi pada teknologi modern seperti Battery Energy Storage System (BESS) yang terbukti meningkatkan keandalan listrik di kawasan kepulauan. 

Menurutnya, teknologi ini harus diprioritaskan dalam proyek percepatan elektrifikasi nasional.

“BESS bukan sekadar solusi teknis, ini adalah masa depan sistem energi untuk daerah terpencil. Pemerintah harus menganggarkan lebih besar untuk teknologi seperti ini agar listrik di wilayah 3T bisa stabil, bersih, dan berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa percepatan elektrifikasi di desa-desa terpencil akan memberikan dampak strategis secara nasional. 

“Jika desa-desa 3T terang, Indonesia akan lebih cepat maju. Ekonomi lokal tumbuh, kualitas SDM meningkat, dan daerah terpencil tidak lagi tertinggal dalam kegelapan,” tegas Tohom Purba.

Sebelumnya, masyarakat Pulau Buntar, Belitung, menyampaikan kegembiraan setelah listrik di wilayah mereka resmi menyala 24 jam penuh, meningkat dari sebelumnya yang hanya 12 jam berbasis PLTD. 

General Manager PLN UIW Bangka Belitung, Ira Savitri, menjelaskan bahwa peningkatan jam nyala ini merupakan bukti komitmen PLN dalam menyediakan akses energi berkeadilan dengan dukungan teknologi BESS Hybrid PLTD yang membuat pasokan lebih stabil meski kondisi geografis menantang.

[Redaktur: Mega Puspita]

Menurut ALPERKLINAS, rencana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tersebut harus dibarengi desain kebijakan yang lebih pro-konsumen agar manfaatnya tidak hanya dirasakan industri, tetapi juga mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik secara merata.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, mengungkapkan bahwa insentif baru idealnya tidak sekadar mengulang pola subsidi motor listrik sebelumnya. 

“Konsumen harus menjadi pusat dari kebijakan ini,” ujar Tohom, Kamis (20/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat kini tidak hanya pada potongan harga, tetapi juga pada jaminan infrastruktur pengisian, biaya listrik yang kompetitif, serta perlindungan purna jual yang lebih jelas.

Tohom menilai pemerintah perlu memperluas skema bantuan agar tidak berhenti pada motor listrik. 

“Jika ingin percepatan transisi energi berhasil, insentif harus menjangkau pengguna mobil listrik entry level. Ini akan membuka ruang adopsi lebih besar, terutama bagi keluarga muda yang mulai beralih ke kendaraan hemat energi,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah menyediakan insentif non-fiskal yang menyentuh kenyamanan pengguna jalan. 

“Misalnya, keringanan tarif parkir untuk EV, perluasan preferential lane, hingga kemudahan proses balik nama atau pajak daerah. Konsumen tidak hanya melihat potongan harga, tetapi keseluruhan nilai guna,” kata Tohom.

Selain itu, Tohom meminta pemerintah lebih transparan terkait keberlanjutan program subsidi yang selama dua tahun terakhir belum optimal penyerapan. 

Menurutnya, banyak konsumen ragu karena skema pada 2023–2024 kerap berubah dan tidak selalu tersosialisasi dengan baik. 

“Jika roadmap jelas dan insentif konsisten, masyarakat akan jauh lebih percaya. Pelaku industri juga bisa merencanakan produksi dengan stabil,” tegasnya.

Lebih jauh, Tohom menilai momentum fiskal 2026 adalah kesempatan untuk membenahi ekosistem EV secara menyeluruh. Ia menekankan perlunya integrasi antar-kementerian, terutama karena aspek harga, infrastruktur charging, dan regulasi teknis berada di lintas sektor. 

“Selama ini konsumen terlalu sering berada di posisi menunggu keputusan. Tahun 2026 harus menjadi tahun keberpihakan lebih kuat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa Kemenperin tengah merumuskan usulan insentif kendaraan listrik untuk diajukan sebagai bagian dari kebijakan fiskal 2026. 

Kebijakan tersebut diharapkan mempercepat pertumbuhan BEV, menjaga daya saing industri otomotif, serta mempertimbangkan transisi dari kebijakan PPN DTP yang berlaku hingga 2025. 

Pemerintah juga meninjau pengalaman program subsidi motor listrik pada 2023–2024 yang penyerapannya belum optimal.

Menurut ALPERKLINAS, pemerataan layanan listrik bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga bentuk tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh konsumen energi di tanah air.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa akses listrik yang stabil dan berkelanjutan merupakan fondasi utama bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Ia menilai, masih adanya daerah yang mengalami pemadaman bergilir atau hanya menikmati listrik beberapa jam sehari merupakan ironi di tengah kemajuan teknologi dan besarnya potensi energi nasional.

“Negara harus hadir untuk memastikan setiap rumah tangga, sekolah, dan fasilitas publik mendapatkan listrik yang menyala 24 jam. Listrik bukan lagi barang mewah, tapi kebutuhan dasar yang menentukan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat,” ujar Tohom, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, masih terdapat sejumlah daerah yang bergantung pada pasokan listrik terbatas, terutama di wilayah kepulauan dan pedalaman

Ia menilai, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan menimbulkan kesenjangan sosial antara kota dan desa.

“Ketika listrik padam, bukan hanya lampu yang mati. Aktivitas ekonomi berhenti, pembelajaran daring terganggu, pelayanan kesehatan terhambat. Semua sektor ikut merasakan dampaknya,” tegasnya.

Tohom menambahkan, PLN sebagai penyedia layanan publik perlu memperkuat komitmen dalam menerapkan inovasi energi terbarukan dan memperluas jaringan listrik berbasis teknologi modern, seperti PLTS mikrogrid dan sistem penyimpanan energi (BESS) yang sudah terbukti efektif di beberapa wilayah timur Indonesia.

“PLN sudah memiliki teknologi seperti SuperSUN dan sistem baterai energi yang andal. Sekarang tinggal bagaimana mempercepat pemerataan program ini ke seluruh daerah. Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, bukan hal mustahil Indonesia bisa terang 24 jam di mana pun,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keandalan listrik berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam pandangannya, kesejahteraan konsumen tidak akan tercapai jika pelayanan energi masih diskriminatif antarwilayah.

“Pemerataan energi adalah keadilan sosial yang nyata. Jika listrik stabil di seluruh Indonesia, maka pendidikan maju, industri tumbuh, dan masyarakat makmur,” tutur Tohom Purba menutup pernyataannya.

Sebelumnya, PLN melalui program SuperSUN telah menghadirkan sistem energi bersih dan andal di beberapa wilayah Maluku Utara, yang mengintegrasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mikro dengan sistem penyimpanan baterai (BESS). 

Program ini terbukti mampu menjaga pasokan listrik tetap menyala sepanjang hari dan mendukung digitalisasi pendidikan di kawasan kepulauan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Namun, ALPERKLINAS mengingatkan agar hasil studi tersebut tidak berhenti di tataran wacana, melainkan benar-benar diimplementasikan demi menghadirkan listrik terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai kebijakan pemerintah ini bisa menjadi momentum besar menuju kemandirian energi nasional jika dilakukan secara konsisten dan terbuka. 

“Kami mendukung penuh langkah belajar ke India. Namun, jangan hanya sekadar studi banding tanpa tindak lanjut nyata. Indonesia harus mampu menerapkan teknologi efisien itu dengan menyesuaikan karakter geografis dan sosial masyarakatnya,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Tohom menegaskan, keberhasilan India menekan harga listrik hingga 3 sen per kilowatt-jam (kWh) harus menjadi inspirasi, bukan sekadar acuan. 

Menurutnya, efisiensi biaya energi bukan hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola yang transparan, skema pembiayaan yang tepat, dan kemauan politik yang kuat. 

“Konsumen butuh listrik murah yang nyata terasa di rumah, bukan sekadar janji di atas kertas,” tegasnya.

Lebih jauh, Tohom mengingatkan bahwa transformasi energi hijau akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat. 

Ia menyarankan pemerintah menggandeng lembaga perlindungan konsumen serta asosiasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan PLTS di tingkat lokal. 

“Keterlibatan publik menjadi kunci agar proyek PLTS 100 gigawatt yang dirancang pemerintah tidak hanya besar di angka, tapi juga berdampak langsung bagi kesejahteraan warga,” jelasnya.

Menurut Tohom, langkah Bahlil mengirim tim ke India juga dapat membuka peluang kolaborasi teknologi antara dua negara berkembang yang sama-sama menghadapi tantangan elektrifikasi perdesaan. 

“Kita bisa belajar dari keberanian India mengoptimalkan energi surya dalam skala masif tanpa kehilangan arah kemandirian,” tuturnya.

Tohom pun mendorong agar pemerintah segera menguji coba model PLTS murah di beberapa daerah sebagai proyek percontohan.

“Kalau terbukti efisien, jangan tunggu lama untuk direplikasi secara nasional. Kita tidak boleh tertinggal, karena energi hijau bukan sekadar pilihan, tapi keniscayaan masa depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan telah mengirim tim ke India untuk mempelajari pembangunan PLTS berkapasitas 220 MW dengan biaya produksi listrik hanya 3 sen per kWh. 

Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS di setiap desa dengan kapasitas 1–1,5 MW untuk mempercepat pertumbuhan kapasitas hingga 100 gigawatt (GW).

[Redaktur: Mega Puspita]

Konsep "probing" dalam kegiatan ini mencerminkan pendekatan aktif PLN untuk mendatangi calon pelanggan yang membutuhkan layanan listrik, sehingga mereka bisa segera mendapatkan akses sesuai kebutuhan.

Program ini melibatkan tim Pemasaran, Niaga, dan Konstruksi dari seluruh UP3 wilayah kerja PLN UID Jakarta Raya, serta dihadiri oleh SRM Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UID Jakarta Raya, Ari Prasetyo Nugroho.

Sebanyak 2.500 pelanggan mendapatkan manfaat langsung melalui penyalaan listrik serentak sebagai bagian dari percepatan layanan tegangan rendah, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil dengan kapasitas daya hingga 197 kVA.

^{Foto bersama SRM Niaga PLN UID Jakarta Raya, Ari Prasetyo Nugroho, dan Manajer PLN UP3 Cengkareng, Robin Septavyn, bersama petugas yang siap menjalankan tugas penyalaan listrik untuk pelanggan rumah tangga, industri kecil dan usaha kecil. [WAHANANEWS.CO/PLN].}

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud upaya PLN dalam memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada masyarakat.

“Kami ingin seluruh pelanggan bisa segera menikmati listrik yang memadai untuk kebutuhan harian maupun usaha. Dengan layanan ini, kami berharap masyarakat merasa aman dan nyaman sejak awal,” ujar Andy Adcha, dikutip Sabtu (1/11/2025).

Ia menambahkan bahwa PLN turun langsung ke lapangan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan listrik.

“Kami permudah seluruh prosesnya, tim kami siap mendampingi mulai dari pengajuan hingga listrik menyala,” jelasnya.

PLN juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan layanan listrik resmi yang aman dan mudah diakses. Informasi selengkapnya tersedia melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Produk seperti boneka, scarf, dan outer menjadi favorit pengunjung, menunjukkan tingginya minat masyarakat Korea terhadap kekayaan budaya dan kreativitas lokal Indonesia.

Lima UMKM yang berpartisipasi dalam festival ini adalah Ghawean Dewe milik Dewi Astuti, Rumah Batik Palbatu milik Budi Dwi Hariyanto, La Suntu Tastio milik Indari, Hijasmita milik Asmita, dan Ichinogami milik Putri Ayu Pratami. 

Masing-masing membawa produk khas yang mencerminkan keunikan budaya Indonesia dan berhasil menarik perhatian pengunjung dari berbagai kalangan.

Kolaborasi berkelanjutan juga terjalin antara Hub UMK Jakarta Raya dan Toko Wastra Indonesia di Gimhae, Busan. Produk-produk unggulan UMKM binaan PLN akan dipasarkan di Korea Selatan selama satu tahun ke depan. 

Kerja sama ini memperluas jangkauan pemasaran ke luar negeri dan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya di pasar internasional.

^{Seorang ibu asal Korea Selatan tampak antusias saat bayinya tertarik memegang boneka hasil karya UMKM binaan PLN UID Jakarta Raya. Momen hangat ini menjadi simbol bagaimana produk lokal Indonesia mampu menyentuh hati lintas generasi dan budaya di ajang Migrants' Arirang Multicultural Festival (MAMF) 2025. [WAHANANEWS.CO/PLN].}

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme masyarakat Korea Selatan terhadap produk UMKM Indonesia.

“Kami melihat langsung bagaimana pengunjung Korea Selatan menghargai kualitas dan nilai budaya dari produk-produk UMKM binaan kami. Ini menjadi bukti bahwa produk lokal mampu bersaing dan diterima di pasar global,” ujar Andy Adcha.

Andy Adcha juga menegaskan komitmen PLN dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui program Hub UMK.

“PLN hadir sebagai bagian dari perjalanan UMKM untuk tumbuh dan menembus pasar internasional. Kami percaya, dukungan yang konsisten akan memperkuat posisi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kreatif Indonesia,” tambahnya.

Partisipasi dalam MAMF 2025 menjadi langkah strategis PLN UID Jakarta Raya dalam mendukung pemberdayaan UMKM sekaligus memperkuat diplomasi budaya melalui produk-produk lokal yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

[Redaktur: Mega Puspita]

Festival multikultural tahunan yang diikuti oleh 13 negara ini menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk memperkenalkan produk kreatif dan wastra Nusantara kepada masyarakat global. 

Acara berlangsung setiap hari dari pukul 10.00 hingga 20.00 waktu setempat dan menarik ribuan pengunjung dari berbagai negara.

Pada kesempatan ini, PLN UID Jakarta Raya menampilkan lima UMKM unggulan yang mewakili beragam produk khas Indonesia, yaitu:

Ghawean Dewe — milik Dewi Astuti
Produk: boneka, outer, dan mukena (kriya).

Rumah Batik Palbatu — milik Budi Dwi Hariyanto
Produk: busana batik dan vest batik.

La Suntu Tastio — milik Indari
Produk: tas etnik berbahan tenun dan batik.

Hijasmita — milik Asmita
Produk: scarf, outer, dan pouch.

Ichinogami — milik Putri Ayu Pratami
Produk: papercraft bertema budaya Indonesia.

Kelima UMKM binaan PLN UID Jakarta Raya ini menjadi bagian dari paviliun Indonesia, menonjolkan keindahan budaya, kearifan lokal, dan kreativitas tangan-tangan terampil anak bangsa.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, menyampaikan bahwa partisipasi UMKM binaan PLN di ajang MAMF 2025 merupakan wujud nyata peran PLN dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperluas akses pasar global.

“Kami berkomitmen tidak hanya menyediakan listrik andal untuk masyarakat, tetapi juga menyalakan semangat kemandirian ekonomi melalui pengembangan UMKM. Kehadiran lima UMKM binaan PLN UID Jakarta Raya di Korea Selatan ini menjadi bukti bahwa produk lokal mampu bersaing dan diminati di pasar internasional,” ujar Andy Adcha.

Dalam kegiatan ini, antusiasme pengunjung terlihat luar biasa. Produk-produk seperti boneka, scarf, dan outer menjadi favorit pengunjung asal Korea karena dinilai unik, artistik, dan sarat nilai budaya Indonesia. 

^{Warga Korea Selatan tampak antusias melihat berbagai produk craft dan tas etnik karya UMKM binaan PLN UID Jakarta Raya pada ajang Migran Arirang Multicultural Festival (MAMF) 24 - 26 Oktober 2025 di Changwon, Korea Selatan. [WAHANANEWS.CO/PLN].}

Selain menarik minat konsumen, ajang ini juga membuka peluang kolaborasi bisnis antara pelaku UMKM Indonesia dan mitra internasional. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui kerja sama antara Hub UMK Jakarta Raya dan Toko Wastra Indonesia di Gimhae, Busan, Korea Selatan. 

Melalui kerja sama ini, produk unggulan UMKM PLN UID Jakarta Raya akan dipasarkan dan dipromosikan di toko tersebut selama satu tahun ke depan. Kolaborasi ini menjadi jembatan penting dalam memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan produk unggulan Indonesia ke dunia.

Pemilik Ghawean Dewe, Dewi Astuti, mengaku bangga dapat membawa karyanya hingga ke Korea Selatan dan mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat setempat.

“Saya sangat terharu melihat respon pengunjung Korea yang antusias terhadap produk kami. Banyak yang tertarik dengan boneka dan outer buatan tangan khas Indonesia. Kesempatan ini membuka peluang besar bagi kami untuk memperluas pasar, dan semua ini tidak lepas dari dukungan PLN UID Jakarta Raya yang telah mendampingi kami sejak awal,” ungkap Dewi.

Partisipasi UMKM binaan PLN UID Jakarta Raya dalam MAMF 2025 menjadi bukti nyata komitmen PLN dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat melalui kolaborasi dan pembinaan berkelanjutan.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui kolaborasi dengan The New Factory (TNF), koperasi mode sirkular di Bandung yang memanfaatkan limbah tekstil menjadi produk bernilai tinggi.

Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya PLN UID Jawa Barat untuk memperkuat ekosistem ekonomi sirkular dan mendukung pemberdayaan masyarakat di sektor industri kreatif yang ramah lingkungan.

The New Factory sendiri digerakkan oleh mantan pekerja tekstil dan pelaku kreatif muda yang memiliki visi mengurangi limbah industri fesyen serta menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs). 

Melalui inovasi seperti upcycling dan pengembangan material COPPO (panel multifungsi dari limbah tekstil non-recyclable), TNF membuktikan bahwa kreativitas dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, mengatakan bahwa PLN melihat TNF sebagai mitra yang memiliki semangat sejalan dengan misi PLN dalam mewujudkan keberlanjutan.

“PLN tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya. Dukungan terhadap The New Factory adalah bagian dari komitmen kami untuk menumbuhkan ekosistem hijau dan berkelanjutan, di mana energi, kreativitas, dan kepedulian sosial berjalan beriringan,” ujar Sugeng melalui keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (30/10/2025).

Dukungan PLN UID Jawa Barat kepada TNF mencakup, penguatan sarana dan prasarana produksi, penyediaan listrik yang andal dan efisien, serta kemitraan dalam kegiatan kreatif dan sosial untuk meningkatkan kapasitas para anggota koperasi. 

Melalui kolaborasi ini, PLN berperan langsung dalam mendorong lahirnya industri kreatif hijau yang tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

“Kami percaya bahwa investasi sosial seperti ini bukan sekadar bantuan, tetapi langkah strategis untuk menyalakan energi positif di masyarakat. Melalui ruang kreatif seperti The New Factory, kami ingin menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat dimulai dari hal sederhana seperti dari limbah menjadi peluang lalu dari energi menjadi perubahan,” tambah Sugeng.

CEO The New Factory, Alia Sarastita, menyambut baik dukungan PLN UID Jawa Barat dan menilai kolaborasi ini sebagai bukti nyata bahwa transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan sinergi lintas sektor. 

“Dukungan PLN tidak hanya membantu kami secara infrastruktur, tetapi juga memberi kepercayaan diri bagi para pekerja dan anggota koperasi untuk terus berinovasi. Kami melihat energi bukan sekadar listrik, tetapi juga simbol kekuatan untuk berkarya dan bertumbuh bersama,” ujar Alia.

“Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa perusahaan besar seperti PLN bisa berjalan seiring dengan komunitas lokal untuk mewujudkan ekonomi yang adil, hijau, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PLN UID Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperluas dukungan terhadap berbagai inisiatif berbasis green energy, circular economy, dan pemberdayaan komunitas lokal, serta menjadikan energi listrik tidak hanya menggerakkan kehidupan, tetapi juga menumbuhkan keberlanjutan.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Kolaborasi ini dinilai bukan hanya langkah besar dalam memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memiliki potensi besar menghadirkan tarif listrik yang lebih stabil dan pelayanan yang lebih berkeadilan bagi konsumen.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyambut positif langkah PLN menggandeng J&F Brazil dalam pengembangan studi PLTA. 

Menurutnya, kerja sama lintas negara ini menandai era baru dalam transformasi energi yang tak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kerja sama PLN dan J&F Brazil ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia mulai menempatkan kepentingan konsumen sebagai bagian penting dalam kebijakan energi nasional. PLTA bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk keadilan energi,” ujar Tohom, Senin (27/10/2025).

Ia menambahkan, dalam konteks perlindungan konsumen, penting bagi pemerintah dan PLN memastikan agar hasil dari kerja sama ini benar-benar dirasakan masyarakat luas. 

Menurutnya, efisiensi yang dihasilkan dari penggunaan energi terbarukan harus diterjemahkan menjadi penurunan biaya operasional dan pada akhirnya berdampak pada stabilitas tarif listrik.

“ALPERKLINAS akan terus mengawal agar dampak positif dari pengembangan PLTA ini tidak hanya berhenti pada level perusahaan. Kita bicara soal hak masyarakat untuk mendapatkan listrik yang andal, bersih, dan dengan harga yang wajar. Ini harus menjadi arah dari setiap kebijakan energi,” tegasnya.

Tohom yang juga Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana ini menjelaskan bahwa kerja sama internasional seperti ini harus diiringi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. 

Ia menilai, aspek hukum kontraktual, pengawasan investasi, dan perlindungan konsumen perlu berjalan seiring agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam implementasinya.

“PLN sebagai BUMN strategis harus menjaga prinsip keterbukaan dan kepastian hukum. Kerja sama dengan J&F Brazil ini bisa menjadi model sinergi energi lintas negara yang berkeadilan, asalkan pengelolaannya berpijak pada hukum yang kuat dan berpihak pada kepentingan publik,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Tohom menilai langkah PLN ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan transisi energi sebagai agenda nasional menuju kemandirian ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. 

Ia berharap kerja sama tersebut dapat mempercepat penggunaan sumber daya air secara optimal dan ramah lingkungan, tanpa mengabaikan perlindungan sosial bagi masyarakat sekitar kawasan proyek.

“Energi air adalah aset strategis bangsa. Jika dikelola dengan benar, kita bukan hanya memperkuat ketahanan energi, tapi juga menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap PLN sebagai penyedia layanan publik yang berkeadilan,” ujarnya.

Sebelumnya, kerja sama PLN dan J&F Brazil diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. 

Kedua pemimpin menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi simbol solidaritas antarnegara selatan dunia (global south) dalam mendorong ekonomi hijau dan kemitraan strategis jangka panjang di sektor energi.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Bagi ALPERKLINAS, sinergi antara pemerintah daerah dan PLN ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab bersama untuk menjamin hak dasar masyarakat atas listrik yang andal dan berkeadilan.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai langkah cepat yang diambil Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, dan jajaran PLN UP3 Dumai merupakan bentuk kesadaran kolektif bahwa persoalan listrik bukan sekadar urusan teknis, melainkan persoalan kesejahteraan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di kepulauan.

“Ketika listrik padam, yang terganggu bukan hanya penerangan, tetapi juga produktivitas warga, roda ekonomi, hingga layanan publik. Karena itu, kami melihat apa yang dilakukan Pemkab Meranti dan PLN UP3 Dumai ini sebagai contoh kolaborasi yang patut ditiru oleh daerah lain,” ujar Tohom, Minggu (26/10/2025).

Tohom menuturkan bahwa keandalan listrik harus menjadi prioritas nasional, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis menantang. 

Ia menilai keterlibatan aktif pemerintah daerah seperti yang dilakukan Meranti menunjukkan kepedulian yang sejalan dengan semangat pelayanan publik.

“Masalah kelistrikan jangan dianggap sepele. Ketika masyarakat hidup dalam kegelapan, kepercayaan terhadap pemerintah ikut meredup. Karena itu, solusi cepat dan kerja bersama antara PLN dan pemerintah daerah menjadi kunci agar kondisi seperti ini tidak berlarut,” kata Tohom menegaskan.

Dalam pandangannya, persoalan defisit daya sebesar 5 megawatt yang dihadapi PLN Selatpanjang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis semata, tetapi juga membutuhkan strategi komunikasi publik yang transparan dan empatik.

“Masyarakat punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka juga berhak mendapatkan kepastian kapan kondisi ini akan pulih,” ujarnya.

Tohom yang juga Penerima Gelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) dari Raja Paku Buwono Keraton Surakarta ini menambahkan, PLN UP3 Dumai dan Pemkab Meranti telah memperlihatkan contoh kerja nyata yang membumi. 

Menurutnya, kolaborasi semacam ini bisa menjadi model nasional bagi daerah-daerah lain yang menghadapi persoalan kelistrikan serupa.

Ia juga menyoroti pentingnya langkah antisipatif PLN dalam pengadaan pembangkit baru serta perlunya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat untuk memperkuat infrastruktur kelistrikan di wilayah-wilayah terpencil. 

“Kita tidak bisa membiarkan masyarakat di kepulauan menunggu terlalu lama untuk mendapatkan listrik yang stabil. Ini bukan sekadar proyek, ini amanah konstitusi,” katanya.

Dengan kolaborasi yang kini berjalan, harapan baru mulai tumbuh di Kepulauan Meranti. Antara langkah pemerintah daerah dan upaya PLN, terpancar tekad yang sama — menghadirkan terang yang berkelanjutan bagi masyarakat yang telah lama menanti kepastian energi.

[Redaktur: Mega Puspita]

Program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk meningkatkan kapasitas listrik di rumah atau tempat usaha dengan biaya yang jauh lebih hemat serta proses yang mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile.

Sejak dibuka, program ini disambut sangat positif. Hingga 26 Oktober 2025, tercatat lebih dari 8.000 pelanggan di wilayah kerja PLN UID Jawa Barat telah mendaftar untuk menambah daya listrik. 

Wilayah dengan jumlah pemohon terbanyak berasal dari Bekasi, Depok, Bogor dan Bandung, hal ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kenyamanan dan keamanan listrik di rumah.

Program ini berlaku bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga maksimal 7.700 VA. 

Selain potongan 50 persen biaya penyambungan, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan e-voucher listrik senilai Rp80.000 bagi 50.000 pendaftar pertama, yang dapat digunakan untuk pembelian token listrik.

Salah satu pelanggan, Ridwan (45), warga Cibinong, mengaku program ini sangat membantu kebutuhan listrik keluarganya.

“Saya baru tahu ada promo tambah daya PLN, potongannya besar banget. Sekarang saya mau naik dari 900 ke 2200 VA supaya listrik di rumah nggak sering turun. Prosesnya gampang banget, tinggal lewat aplikasi PLN Mobile,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).

Hal serupa disampaikan Siti, pedagang dari Pasar Cibadak, Sukabumi, yang merasa sangat terbantu dengan kemudahan proses layanan digital PLN.

“Begitu tahu ada promo 50 persen, saya langsung daftar. Petugasnya sigap, dan semuanya bisa dilakukan dari ponsel. Cepat, aman, dan nggak ribet,” katanya.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menyampaikan apresiasi kepada pelanggan atas antusiasme dan kepercayaannya terhadap layanan PLN.

“Antusiasme pelanggan menunjukkan bahwa program ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. PLN ingin memastikan setiap pelanggan dapat menikmati listrik yang cukup, aman, dan efisien, terutama menjelang akhir tahun saat kebutuhan listrik meningkat,” ujar Sugeng.

“Selain meringankan biaya, kami juga ingin memberikan pengalaman layanan terbaik melalui PLN Mobile, agar pelanggan bisa mengatur kebutuhan listriknya dengan lebih mudah,” tambahnya.

Melalui program ini, PLN tidak hanya membantu masyarakat meningkatkan kapasitas daya dengan harga terjangkau, tetapi juga mendorong literasi digital pelanggan dalam memanfaatkan layanan PLN Mobile sebagai platform layanan terpadu.

Cara Mudah Klaim Diskon Tambah Daya di PLN Mobile:

- Unduh dan login ke aplikasi PLN Mobile.
- ⁠Lakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik.
- ⁠Dapatkan e-voucher diskon tambah daya di menu Reward.
- ⁠Ajukan permohonan di menu Ubah Daya & Migrasi, lalu masukkan kode voucher.
- ⁠Lakukan pembayaran setelah potongan diskon dan tunggu petugas PLN melakukan penyambungan.

Promo ini berlaku hingga 30 Oktober 2025, sementara e-voucher listrik dapat digunakan hingga 28 Februari 2026.

“Kami mengajak seluruh pelanggan memanfaatkan kesempatan emas ini sebelum promo berakhir. Tambah daya kini lebih mudah, cepat, dan hemat melalui PLN Mobile,” tutup Sugeng.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi seluruh unit kerja di bawah PLN UP3 Majalaya dalam memperkuat jaringan distribusi dan mencegah potensi gangguan akibat vegetasi di sekitar jalur listrik.

GROWS yang dilaksanakan pada awal pekan ini dikawal langsung oleh Manajer PLN UP3 Majalaya, Widodo, didampingi oleh Asisten Manajer Jaringan, Uji Rahkito Prihandoko, serta mendapat dukungan penuh dari Tenaga Alih Daya PT PLN Electricity Service yang dipimpin oleh Bagus Prabowo dan timnya.

Sebanyak 30 personel Yantek dari perwakilan setiap Unit Layanan Pelanggan (ULP) turut ambil bagian dalam kegiatan ini. 

Sebelum turun ke lapangan, seluruh peserta mengikuti briefing bersama untuk memastikan kesiapan fisik, pembagian regu, dan pemetaan titik-titik kerja yang menjadi prioritas pemeliharaan jaringan.

Fokus utama kegiatan GROWS adalah pemangkasan dan penebangan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik. Langkah ini bertujuan menjaga keamanan sistem distribusi, sekaligus meningkatkan keandalan pasokan listrik kepada masyarakat.

“GROWS ini bukan sekadar kegiatan rutin pemeliharaan, tapi menjadi wujud nyata komitmen kami untuk menjaga keandalan jaringan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sinergi seluruh unit dan dukungan mitra kerja menjadi kunci agar jaringan di wilayah kerja UP3 Majalaya tetap andal dan bebas gangguan,” ujar Manajer PLN UP3 Majalaya Widodo, melalui keterangan tertulisnya, yang diterima Jumat (24/10/2025).

Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, memberikan apresiasi atas kolaborasi seluruh unit di UP3 Majalaya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, gerakan seperti GROWS menjadi contoh implementasi budaya kerja proaktif di lingkungan PLN.

“Saya sangat mengapresiasi inisiatif UP3 Majalaya yang melibatkan seluruh unsur dalam kegiatan GROWS ini. Upaya preventif seperti ini sangat penting agar jaringan listrik tetap handal dan pelanggan tidak terganggu. Ini juga sejalan dengan semangat transformasi PLN untuk menghadirkan pelayanan yang andal, efisien, dan berorientasi pada pelanggan,” ungkap Sugeng.

Melalui kegiatan ini, PLN UID Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan di seluruh wilayah kerja. GROWS diharapkan menjadi agenda berkelanjutan yang tidak hanya memperkuat jaringan listrik, tetapi juga mempererat kolaborasi antarunit dan membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pemeliharaan preventif.

[Redaktur: Mega Puspita]

Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui kolaborasi dengan The New Factory (TNF), koperasi mode sirkular di Bandung yang memanfaatkan limbah tekstil menjadi produk bernilai tinggi.

Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya PLN UID Jawa Barat untuk memperkuat ekosistem ekonomi sirkular dan mendukung pemberdayaan masyarakat di sektor industri kreatif yang ramah lingkungan.

The New Factory sendiri digerakkan oleh mantan pekerja tekstil dan pelaku kreatif muda yang memiliki visi mengurangi limbah industri fesyen serta menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs). 

Melalui inovasi seperti upcycling dan pengembangan material COPPO (panel multifungsi dari limbah tekstil non-recyclable), TNF membuktikan bahwa kreativitas dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, mengatakan bahwa PLN melihat TNF sebagai mitra yang memiliki semangat sejalan dengan misi PLN dalam mewujudkan keberlanjutan.

“PLN tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya. Dukungan terhadap The New Factory adalah bagian dari komitmen kami untuk menumbuhkan ekosistem hijau dan berkelanjutan, di mana energi, kreativitas, dan kepedulian sosial berjalan beriringan,” ujar Sugeng, Kamis (23/10/2025).

Dukungan PLN UID Jawa Barat kepada TNF mencakup, penguatan sarana dan prasarana produksi, penyediaan listrik yang andal dan efisien, serta kemitraan dalam kegiatan kreatif dan sosial untuk meningkatkan kapasitas para anggota koperasi. 

Melalui kolaborasi ini, PLN berperan langsung dalam mendorong lahirnya industri kreatif hijau yang tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

“Kami percaya bahwa investasi sosial seperti ini bukan sekadar bantuan, tetapi langkah strategis untuk menyalakan energi positif di masyarakat. Melalui ruang kreatif seperti The New Factory, kami ingin menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat dimulai dari hal sederhana seperti dari limbah menjadi peluang lalu dari energi menjadi perubahan,” tambah Sugeng.

CEO The New Factory, Alia Sarastita, menyambut baik dukungan PLN UID Jawa Barat dan menilai kolaborasi ini sebagai bukti nyata bahwa transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan sinergi lintas sektor. 

“Dukungan PLN tidak hanya membantu kami secara infrastruktur, tetapi juga memberi kepercayaan diri bagi para pekerja dan anggota koperasi untuk terus berinovasi. Kami melihat energi bukan sekadar listrik, tetapi juga simbol kekuatan untuk berkarya dan bertumbuh bersama,” ujar Alia.

“Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa perusahaan besar seperti PLN bisa berjalan seiring dengan komunitas lokal untuk mewujudkan ekonomi yang adil, hijau, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PLN UID Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperluas dukungan terhadap berbagai inisiatif berbasis green energy, circular economy, dan pemberdayaan komunitas lokal, serta menjadikan energi listrik tidak hanya menggerakkan kehidupan, tetapi juga menumbuhkan keberlanjutan.

[Redaktur: Zahara Tio]

Kegiatan ini dilakukan secara serentak di wilayah kerja PLN UP3 Gunung Putri yang mencakup beberapa Unit Layanan Pelanggan.

Pada kesempatan istimewa ini, PLN UP3 Gunung Putri melakukan penyalaan untuk 11 pelanggan penerima bantuan listrik gratis, sebagai wujud nyata kehadiran PLN dalam mendorong pemerataan akses listrik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan LUTD kali ini juga melibatkan kolaborasi antara PLN dan para stakeholder, di antaranya Polsek Cileungsi yang diwakili oleh Kapolsek Cileungsi Bapak Kompol Edison,Lurah Cipenjo Ibu Yeni Lusiana,Danramil Cileungsi yang diwakili oleh Wadanramil Bapak Budi kuncoro, dan perangkat desa lainnya.

Kolaborasi ini menjadi bukti nyata sinergi antara PLN dengan pemerintah daerah dan aparat kewilayahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui energi listrik.

Manager PLN UP3 Gunung Putri, Darwin Simanjuntak, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian PLN terhadap masyarakat yang belum menikmati listrik, sekaligus menjadi momen refleksi semangat Hari Listrik Nasional ke-80.

“Hari Listrik Nasional bukan hanya tentang pencapaian PLN, tapi tentang bagaimana kami terus berkomitmen menerangi negeri hingga pelosok. Melalui program Light Up The Dream ini, kami berharap kehadiran listrik dapat membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Darwin, Selasa (21/10/2025).

Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, memberikan apresiasi kepada seluruh insan PLN yang telah berperan aktif dalam kegiatan LUTD serentak ini.

“Kolaborasi dan semangat gotong royong dari seluruh pegawai PLN menjadi kunci sukses dalam mewujudkan listrik untuk semua. Momentum HLN ke-80 ini mengingatkan kita untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dari akses listrik,” ungkap Sugeng.

Melalui kegiatan Light Up The Dream, PLN tidak hanya menyalakan listrik, tetapi juga menyalakan harapan baru bagi masyarakat. Program ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk masyarakat.

[Redaktur: Kiky]

Dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat kembali menyalakan harapan melalui program Light Up The Dream (LUTD) dengan menyambungkan listrik gratis bagi 844 keluarga kurang mampu di seluruh Jawa Barat.

Penyalaan listrik dilakukan secara serentak pada Selasa (21/10/2025) di berbagai wilayah, dengan jumlah penerima manfaat terbanyak di Sukabumi (120 pelanggan) dan Cianjur (94 pelanggan). 

Hingga Oktober 2025, total keluarga yang telah menikmati sambungan listrik gratis dari program LUTD di wilayah kerja PLN UID Jawa Barat mencapai 2.785 keluarga.

Salah satu penerima manfaat adalah Tasem (80), seorang pengumpul barang bekas asal Kelurahan Telagamurni, Cikarang. 

Setelah sekian lama menumpang listrik dari tetangga, kini ia bisa menikmati sambungan listrik mandiri di rumahnya.

“Alhamdulillah, sekarang rumah saya terang sendiri. Terima kasih PLN Cikarang sudah bantu saya punya listrik. Rasanya seperti mimpi,” tutur Tasem dengan mata berbinar.

Kebahagiaan serupa dirasakan oleh Nenden, warga Cimahi, yang kini dapat melihat cucu-cucunya belajar dengan nyaman di malam hari.

“Syukur, hidup kami kini lebih terang. Cucu-cucu saya bisa mengerjakan PR dengan leluasa tanpa takut listrik mati. Terima kasih PLN, semoga terus membantu keluarga lain yang membutuhkan,” ujarnya haru.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menyampaikan bahwa program Light Up The Dream bukan hanya tentang sambungan listrik, tetapi tentang membuka peluang dan harapan baru bagi masyarakat.

“Setiap rumah yang tersambung listrik berarti membuka peluang baru seperti anak-anak bisa belajar lebih baik, keluarga bisa berusaha lebih produktif, dan masyarakat menjadi lebih mandiri. Ini adalah bentuk kepedulian PLN untuk menyalakan kehidupan,” ujar Sugeng.

Selain penyambungan listrik gratis, PLN UID Jawa Barat bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN juga menyalurkan paket sembako bagi masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial dalam peringatan HLN ke-80.

“Kami ingin memastikan energi yang kami salurkan bukan hanya menghidupkan lampu, tetapi juga menggerakkan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Sugeng.

Program Light Up The Dream merupakan inisiatif sosial berupa bantuan pemasanngan listrik gratis yang pendanaannya bersumber dari donasi pegawai PLN di seluruh Indonesia. 

Melalui program ini, PLN berkomitmen untuk menghadirkan listrik yang tidak hanya menerangi rumah, tetapi juga menyalakan masa depan menumbuhkan ribuan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati terang listrik.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Promo ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kapasitas listrik agar aktivitas rumahan maupun usaha kecil berjalan makin lancar dan efisien.

Menurut Manager PLN UP3 Sumedang, Ramdani Agustiyansah, program ini merupakan bentuk kedekatan PLN dengan pelanggan sekaligus cara merayakan Hari Listrik Nasional bersama masyarakat.

Ramdani menjelaskan bahwa PLN ingin merayakan Hari Listrik Nasional bersama para pelanggan setia melalui pemberian promo spesial. 

Menurutnya, PLN memberikan potongan 50 persen untuk Biaya Penyambungan Tambah Daya bagi pelanggan dengan daya awal 900 VA hingga 5.500 VA. “Promo ini berlaku mulai 17 Oktober sampai 30 Oktober 2025, jadi pastikan tidak terlewat,” ujarnya, Senin (20/10/2025).

Ia menerangkan, untuk memperoleh voucher tambah daya, pelanggan cukup melakukan satu kali transaksi melalui aplikasi PLN Mobile, baik pembayaran listrik maupun pembelian token. 

“Cukup satu transaksi terlebih dahulu di PLN Mobile, lalu voucher bisa digunakan untuk proses tambah daya,” jelas Ramdani.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa bagi pelanggan pascabayar terdapat penyesuaian uang jaminan langganan yang dapat diangsur sebanyak 12 kali dan akan masuk ke rekening berjalan. 

Ramdani pun mengingatkan pentingnya memastikan permohonan, karena “Apabila permohonan tambah daya dibatalkan, voucher yang telah dipakai akan hangus,” tegasnya.

Ramdani menambahkan bahwa Promo OOTD juga menghadirkan benefit ekstra yang tak kalah menarik.

Menurutnya, setelah proses tambah daya selesai, pelanggan akan mendapatkan e-voucher listrik senilai Rp80.000 yang terdiri dari empat paket masing-masing Rp20.000, dan promo ini khusus bagi 50.000 pelanggan pertama yang berhasil menyelesaikan proses tambah daya sehingga menjadi kesempatan terbatas yang wajib dimanfaatkan.

E-voucher tersebut dapat digunakan sebagai potongan pembayaran tagihan listrik atau pembelian token sehingga manfaat promo makin terasa langsung di kantong pelanggan.

Dengan demikian, tidak hanya biaya tambah daya yang lebih hemat, tetapi pelanggan juga memperoleh bonus saldo listrik untuk mendukung penggunaan listrik lebih nyaman.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan bahwa program ini juga merupakan bagian dari dukungan PLN terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. 

Ia menyampaikan bahwa melalui promo tambah daya ini, PLN ingin mempermudah pelanggan dalam meningkatkan kebutuhan listrik agar lebih andal dan nyaman digunakan di berbagai aktivitas.

“Program promo tambah daya ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk menikmati listrik yang lebih andal dan nyaman,” ujar Sugeng. 

Ia menambahkan bahwa biaya yang lebih terjangkau diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga sehingga aktivitas sehari-hari berjalan lebih nyaman.

Sugeng juga menandaskan bahwa manfaat program ini turut dirasakan pelaku UMKM yang memerlukan daya listrik lebih besar untuk mendukung kegiatan produksinya. 

“Semoga dengan dukungan pasokan listrik yang cukup, aman, dan andal, roda ekonomi akan berjalan semakin lancar dan berkelanjutan,” tuturnya. Ia berharap langkah ini bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Dengan tema besar HLN tahun ini, “Listrik Untuk Kehidupan yang Lebih Baik”, seluruh insan PLN terus berupaya menjaga keandalan pasokan listrik agar masyarakat dapat menikmati energi yang aman, stabil, dan berkualitas.

Sebagai wujud nyata dari semangat tersebut, pada Senin (20/10/2025), PLN UP3 Cimahi melaksanakan serangkaian kegiatan pemeliharaan jaringan kelistrikan di berbagai titik wilayah kerja. 

Beberapa pekerjaan yang dilakukan antara lain:

Potong sambung jumper dalam rangka sisip tiang P.TKYO di wilayah Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Penggantian Arrester jebol di Gedung FLS P.KBPI, Penggantian Arrester Jaring di P.LWGJ, Perbaikan tali Isolator Tumpu di P.LWGJ, serta Pemasangan CLD di P.TKYO.

Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan secara terencana dan hati-hati oleh tim teknik PLN, dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja serta mengupayakan agar pasokan listrik ke pelanggan tetap terjaga selama proses berlangsung.

“Menjelang Hari Listrik Nasional ke-80, kami ingin memastikan seluruh sistem distribusi listrik di wilayah Cimahi dalam kondisi prima. Pemeliharaan ini bukan hanya rutinitas, tapi juga bentuk tanggung jawab kami agar pelanggan senantiasa merasakan layanan terbaik dari PLN,” ujar Aryta Wulandari, Manager PLN UP3 Cimahi.

Semangat yang sama juga disampaikan oleh Sugeng Widodo, General Manager PLN UID Jawa Barat, yang mengapresiasi langkah UP3 Cimahi dalam menjaga keandalan jaringan listrik.

“Keandalan pasokan listrik adalah kunci utama dalam mendukung aktivitas masyarakat dan roda perekonomian. Menjelang HLN ke-80 ini, PLN di seluruh penjuru negeri terus bergerak memastikan jaringan dalam kondisi andal. Inilah bentuk komitmen PLN untuk terus hadir menerangi negeri,” tutur Sugeng Widodo, GM PLN UID Jawa Barat.

Dengan semangat Hari Listrik Nasional ke-80, PLN terus mengajak masyarakat untuk bersama menjaga keandalan listrik dengan menggunakan energi secara bijak dan aman. 

PLN juga mengimbau pelanggan untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile sebagai solusi digital dalam memperoleh layanan kelistrikan kapan pun dan di mana pun.

Melalui langkah nyata seperti pemeliharaan ini, PLN UP3 Cimahi membuktikan komitmennya dalam mendukung terciptanya sistem kelistrikan yang andalan, aman, dan berkelanjutan, demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

[Redaktur: Rimma]

Kali ini, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Indramayu bersama PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Indramayu Kota melaksanakan kegiatan Jumat Berbagi di sekitaran Alun-Alun Kabupaten Indramayu. 

Aksi sosial ini sebagai bentuk nyata kepedulian PLN kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Pada kegiatan ini, PT PLN (Persero) ULP Indramayu Kota membagikan makanan siap saji berupa ricebowl kepada tukang becak, pemulung, tukang sapu dan warga disekitar titik nol Kabupaten Indramayu tersebut. 

Seluruh makanan yang dibagikan dibeli langsung dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah Indramayu. 

Hal ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk nyata dukungan PLN terhadap perekonomian lokal.

Suharno, Manager PLN UP3 Indramayu, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki banyak manfaat dan mencerminan kepedulian PLN.

“Dengan adanya kegiatan Jumat Berbagi ini, menjadi pengingat pentingnya kepedulian dan kebersamaan. Berbagi dengan masyarakat sekitar, sekaligus mendukung UMKM lokal adalah cara PLN menghidupkan semangat gotong royong dan berbagi. Harapannya, kegiatan ini tidak hanya memberikan kebahagian kepada penerima manfaat, tetapi kebahagiaan dan keberkahan ini dapat juga dirasakan oleh insan PLN ,” jelas Suharno, dikutip Senin (20/10/2025).

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat, Sugeng Widodo, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang rutiin dilakukan ini.

“Kegiatan ini sebagai bukti semangat  PLN yang tidak hanya fokus pada pelayanan kelistrikan, tetapi juga hadir dan memberi manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat. Harapannya, dengan semakin banyak unit-unit yang rutin melakukan Jumat Berbagi ini, mampu menjalin hubungan yang baik dengan UMKM lokal dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.” ujar Sugeng Widodo.

PT PLN (Persero) UP3 Indramayu bersama PT PLN (Persero) ULP Indramayu Kota berharap kegiatan rutin seperti Jumat Berbagi ini dapat terus dikembangkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar, dan memberikan banyak manfaat serta kebahagian bagi penerima manfaat. 

Mungkin bagi sebagian besar orang, makanan yang dibagikan hanyalah hal biasa. Namun apabila kita memberikan kepada orang yang tepat, hal itu akan menjadi luar biasa dan rasa syukur yang amat sangat bagi penerima manfaat tersebut.

[Redaktur: Rimma]

Sebagai bentuk komitmen menjaga keandalan sistem kelistrikan, PLN UP3 Tasikmalaya menyiagakan personel dan peralatan di seluruh titik strategis kegiatan, termasuk lokasi acara utama yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat dan jajaran Forkopimda setempat.

“Momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bagi kami untuk terus menyalakan semangat pengabdian kepada masyarakat. Kami memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi andal agar rangkaian kegiatan berjalan lancar tanpa gangguan,” ujar Manager PLN UP3 Tasikmalaya, Yudho Rahadianto, melalui keterangan tertulisnya pada Senin (20/10/2025).

Sebanyak 11 personel diterjunkan dalam kegiatan siaga ini, didukung oleh 3 unit mobil pelayanan teknik, genset siaga, serta UP2D dan UP2B wilayah kerja Tasikmalaya yang turut berkoordinasi menjaga stabilitas jaringan. 

PLN juga melaksanakan standby shift selama 24 jam untuk memastikan respons cepat terhadap potensi gangguan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan bahwa semangat Pancasila harus tercermin dalam pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“PLN hadir tidak hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai bagian dari penggerak pembangunan bangsa. Dalam setiap momentum kebangsaan, termasuk Hari Kesaktian Pancasila ini, kami ingin memastikan seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah berjalan dengan terang dan lancar,” tutur Sugeng.

Kunjungan Gubernur Jawa Barat di Kota Tasikmalaya menjadi bagian dari agenda refleksi nilai-nilai Pancasila dalam membangun Jawa Barat yang maju, sejahtera, dan berdaya. 

Dengan kesiapan penuh PLN Tasikmalaya, acara berjalan lancar dan seluruh sistem kelistrikan terpantau aman.

[Redaktur: Mega Puspita]

Program Jumat Berkah merupakan  bentuk keperdulian UP3 Bandung pada bentuk  usaha UMKM dalam membantu menggerakkan roda perekonomian melalui berbagai suntikan yang memicu UMKM terus dapat berkembang, sekaligus berbagi dengan masyarakat dan menebarkan kebaikan. 

Senyum tulus masyarakat yang menerima menjadi penyemangat insan PLN untuk tetap berjuang untuk dapat memberikan lebih banyak lagi manfaat bagi masyarakat sesuai komitmen PLN untuk hadir dan melayani masyarakat. 

Pada kesempatan ini, hari Jumat (17/10/2025),  ULP Cijawura melariskan dagangan Nasi Kuning Bu Neni , yang berjualan di daerah Ibrahim Adjie , Buah Batu.  

Nasi kuning tersebut pada akhirnya dibagikan petuga kebersihan, tukang ojek, tukang parkir hingga pedagang keliling disekitara ULP Cijawura.

Neni , selaku pemilik dan penjual UMKM Nasi Kuning, menyatakan rasa terima kasihnya atas keperdulian  ULP Cijawura dalam mendukung usahanya , dan secara tidak langsung mempromosikan dagangannya ke masyarakat.

 “Alhamdulillah, semoga senantiasa menjadi berkah,” Ujar Neni.

Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bandung,  Donna Sinatria  menyampaikan “Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menumbuhkan rasa empati, saling peduli, dan memperkuat tali silaturahmi antar sesama. Semoga langkah kecil ini menjadi inspirasi untuk terus berbagi dan menebar manfaatAlhamdulillah pada hari ini Jumat, 17 Oktober 2025 ULP Cijawura telah menyampaikan amanah terbaik. Semoga kebaikan ini menjadi bukti komitmen PLN untuk turut serta menyebarkan energi kebaikan dan hadir berperan serta meningkatkan kualitas  kehidupan masyarakat ”, ungkap Donna.

Sementara itu,  General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo menyatakan apresiasinya kepada UP3 Bandung dalam usahanya menumbuhkan rasa keperdulian dan semangat saling mendukung dalam memajukan perekonomian menjadi lebih baik.

 “PLN Berkomitmen menciptakan manfaat nyata ditengah masyakat dalam bentuk keperdulian dengan UMKM dan masyarakat sebagai bentuk apresiasi PLN terhadap nilai- nilai kemanusiaan yang dijunjungnya. Semoga usaha ini dapat  terus bermanfaat  memajukan memberikan masyarakat untuk terus berjuang dan bertahan dalam segala kondisi.”, tutup Sugeng Widodo.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]