PLNWatch.id | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta tim lintas kementerian dan lembaga segera menyiapkan solusi jangka menengah untuk penyelesaian pasokan batu bara ke pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).
Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan intervensi untuk memenuhi alokasi pasokan dan ketersediaan transportasi untuk mencapai hari operasi (HOP) minimal 15 hari dan HOP minimal 20 hari untuk PLTU yang kritis.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Dalam beberapa hari terakhir, Menko Luhut memimpin rapat tim lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan perkara pasokan ini.
Dalam rapat koordinasi, PLN menyampaikan sejumlah perkembangan terbaru.
Dalam keterangan resmi Kemenko Marves yang dikutip Selasa (11/1/2022), PLN memerlukan pasokan batu bata sebesar 16,2 juta ton untuk mencapai 15–20 hari operasi. Pemenuhan itu paling lambat diselesaikan hari ini.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Dalam pemenuhan pasokan tersebut, PLN memerlukan setidaknya 130 armada pengangkut batu bara dan 771 tongkang shipment hingga akhir Januari 2022.
Dari jumlah tersebut, PLN kekurangan 24 tongkang. Sisanya kebutuhan itu masih dalam proses nominasi, dan seluruhnya digaransi ketersediaannya oleh INSA, sesuai waktu dan lokasi yang telah ditentukan PLN.
“Dengan terpenuhinya tambahan pasokan batu bara dan armada angkut, maka langkah-langkah intervensi akan memberikan koreksi positif terhadap HOP yang semula dalam kondisi krisis menjadi minimal 15 HOP, dan untuk daerah yang jauh dan kritis diatas 20 HOP,” kata Luhut dalam keterangannya, dikutip Selasa (11/1/2022).
