PLNWatch.WAHANANEWS.CO - Ketua Umum PLN Watch, KRT Tohom Purba, mendesak pemerintah bersama PT PLN Persero memperketat pengawasan kadar kalori dalam pengadaan batubara untuk PLTU agar pasokan energi primer benar-benar sesuai spesifikasi teknis, transparan, dan tidak membuka celah korupsi yang dapat merugikan negara serta konsumen listrik.
"Pengadaan batubara untuk PLTU harus diawasi dari hulu sampai hilir, terutama soal kadar kalori, volume, harga, dan kesesuaian dengan kebutuhan teknis pembangkit," ujar Tohom, Sabtu (27/6/2026).
Baca Juga:
PLN Percepat PLTA Peusangan 45 MW, ALPERKLINAS: Konsumen Aceh Akan Merasakan Manfaat Energi Bersih
Tohom mengatakan pasokan batubara kepada PLN jangan hanya dilihat dari kecukupan tonase, tetapi juga harus diuji kualitasnya karena rendahnya kadar kalori dapat berdampak pada efisiensi pembangkit, biaya operasi, dan keandalan pasokan listrik.
"Kalau jumlah batubara cukup tetapi kualitasnya tidak sesuai, maka pembangkit bisa bekerja tidak optimal dan ujungnya konsumen yang menanggung risiko pelayanan," katanya.
Menurut Tohom, pernyataan pemerintah bahwa kebutuhan batubara PLN telah diantisipasi harus diikuti dengan sistem pengawasan yang kuat agar distribusi energi primer tidak menimbulkan persoalan teknis di lapangan.
Baca Juga:
Keluarga Ungkap Pesan Terakhir untuk dr. Icha Sebelum Ditemukan Meninggal
Ia menilai penugasan perusahaan batubara nasional untuk memasok 180 juta hingga 190 juta ton kepada PLN merupakan langkah penting, tetapi tetap harus dibarengi verifikasi kualitas secara terbuka dan berlapis.
"PLN harus dilindungi dari potensi pasokan batubara yang tidak sesuai standar karena listrik adalah kebutuhan dasar rakyat dan tidak boleh terganggu akibat tata kelola energi primer yang lemah," ujarnya.
Tohom memandang isu pemadaman listrik tidak bisa selalu dibaca secara sempit sebagai masalah teknis pembangkit, sebab keandalan sistem kelistrikan sangat bergantung pada manajemen bahan bakar, distribusi, kondisi mesin, dan kualitas energi primer yang masuk ke PLTU.
