"PLN Watch berdiri untuk memastikan konsumen mendapat listrik yang andal, wajar, dan aman dari dampak buruk tata kelola yang tidak transparan," katanya.
Tohom berharap Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap tata kelola batubara untuk PLTU karena sektor ini menjadi salah satu tulang punggung kelistrikan nasional sekaligus memiliki nilai ekonomi yang sangat besar.
Baca Juga:
Sudah Muak, Trump Bentak Netanyahu via Telepon soal Gencatan Senjata Gaza
"Jika rantai pasok batubara dibenahi secara serius, maka PLN akan semakin kuat, negara terhindar dari kebocoran, dan rakyat mendapat layanan listrik yang lebih baik," ujar Tohom.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menugaskan perusahaan-perusahaan batubara nasional untuk memasok batubara ke PLN sebanyak 180 juta hingga 190 juta ton guna memastikan layanan kelistrikan kembali normal dan tidak ada lagi pemadaman bergilir.
"Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," ungkap Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (21/06/2026).
Baca Juga:
Lima Peserta Meninggal, DPR Desak Kemenhan Hentikan Sementara Latsarmil Kopdes
Bahlil mengatakan kebutuhan batubara PLN secara nasional mencapai 154 juta ton per tahun dan pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
"Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan gangguan pasokan listrik terjadi akibat kendala teknis pada dua pembangkit listrik besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan mitra PLN.
